Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemangku kebijakan fiskal dan moneter melakukan tujuh hal ini agar ekonomi nasional kembali bangkit.
Legislator dari Fraksi PDIP ini mengatakan kebutuhan memperkuat kebijakan struktural perekonomian nasional sangat urgen.
Adapun tujuh hal secara teknokratis yang perlu dilakukan pemerintah antara lain; Pertama, pemerintah perlu memastikan tata kelola devisa, terutama devisa hasil ekspor sumber daya alam berjalan optimal untuk memperkuat cadangan devisa.
"Berikan kebijakan insentif dan sanksi yang sepadan untuk menopang tata kelola devisa nasional," kata Said Abdullah kepada wartawan di Jakarta Selasa (18/6).
Kedua, pemerintah perlu terus melakukan reformasi pada sektor keuangan agar lebih inklusif, dan mendorong aliran modal asing semakin tumbuh. Sebab, aliran masuk investasi portofolio kembali positif pada triwulan II 2024 (sampai dengan 30 Mei 2024) secara netto tercatat sebesar 3,3 miliar dolar AS.
"Artinya peluang ini perlu terus dijaga oleh pemerintah dan BI," sambungnya.
Ketiga, perketat kebijakan impor, terutama pada sektor sektor yang makin menggerus devisa, dan memukul sektor industri dan tenaga kerja. Importasi hendaknya difokuskan sebagai kebijakan jangka pendek untuk menambal defisit pangan dan energi yang terus berlanjut.
Keempat, pemerintah perlu memastikan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen yang menarik bagi investor asing, dengan yield yang moderat agar tidak menjadi beban bunga. Pemerintah juga perlu memastikan stand by buyer untuk SBN, sebab SBN telah menjelma menjadi sumber pembiayaan penting bagi kelangsungan APBN.
Kelima, lanjut dia, pemerintah perlu memperluas dan makin kreatif untuk menopang kebutuhan pembiayaan di tengah likuiditas nasional dan global yang makin ketat dan terbatas.
"Libatkan berbagai organisasi masyarakat dan asosiasi pengusaha yang menghimpun likuiditas besar ikut berpartisipasi dengan saling menguntungkan," imbuhnya.
Keenam, berbagai kebijakan Bank Indonesia yang mengurangi USD sebagai pembayaran internasional, dengan membuat sejumlah
local currency swap terasa belum terlihat
outcome-nya.
“Untuk itu, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan ini sesegera mungkin dapat diandalkan, sehingga ketergantungan kita terhadap USD perlahan-lahan bisa dikurangi,” tegasnya.
Ketujuh, masih kata Said, pemerintah dan Bank Indonesia perlu antisipasi kebutuhan likuiditas valas terhadap kebutuhan pembayaran utang pemerintah, BUMN dan swasta dengan meningkatkan kebijakan hedging, agar tidak makin membebani sektor keuangan.
