Berita

Anggota Timwas Haji DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina/Ist

Politik

Fraksi PDIP Minta Pemerintah Saudi Dilibatkan dalam Evaluasi Haji 2024

SELASA, 18 JUNI 2024 | 13:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

DPR RI telah sepakat untuk berencana membentuk Pansus Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024 dalam waktu dekat. Pansus tersebut akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan rukun Islam kelima tersebut, terutama terkait kerja sama dengan pihak Masyair (pelayanan) di Saudi Arabia.
 
Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina menilai evaluasi ini dianggap penting mengingat banyaknya keluhan dari jemaah haji terkait pelayanan yang tidak maksimal selama prosesi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
 

“Saya melihat bahwa harus ada evaluasi dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Saudi Arabia, terutama kepada pihak Masyair. Karena bagaimana pun juga penanganan di Armuzna sepenuhnya adalah kewajiban pemerintah Saudi Arabia. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah Indonesia meskipun banyak keluhan dari jemaah bahwa pelayanan dari pemerintah Indonesia tidak maksimal,” ujar Selly dalam keterangannya yang diterima redaksi, Selasa (18/6).
 
Dia menyoroti berbagai masalah yang dihadapi jemaah haji di Mina, termasuk tenda-tenda yang penuh sesak, AC yang tidak berfungsi, penanganan makanan yang tidak sesuai, toilet yang tidak mencukupi, serta kurangnya fasilitas air dan air minum. Masalah-masalah ini, menurut Selly, merupakan tanggung jawab pemerintah Saudi Arabia.
 
“Pelayanan di Mina banyak sekali (misalnya) tenda yang penuh sesak, banyak AC yang tidak berjalan, penanganan makanan yang tidak sesuai, toilet yang tidak memenuhi kebutuhan jemaah, dan fasilitas air yang sangat kurang, bahkan air minum juga tidak terpenuhi. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Saudi Arabia,” tegas politisi Fraksi PDIP tersebut.
 
Selly berharap, setelah pelaksanaan haji selesai, pemerintah Indonesia dapat mengevaluasi kinerja pihak Masyair dan menentukan mana yang bisa kembali diajak bekerja sama dan mana yang harus diputus kontraknya.

Selain itu, evaluasi terhadap kementerian dan lembaga di Indonesia juga diperlukan, terutama terkait keimigrasian, untuk menghindari masalah yang sama di masa mendatang.
 
“Kami juga akan meminta pemerintah Indonesia mengevaluasi kementerian dan lembaga, terutama pihak keimigrasian, agar masalah-masalah ini tidak terulang lagi. Ini penting, terutama untuk jemaah umroh, backpacker, dan mereka yang melaksanakan haji ilegal,” jelas Selly.
 
Selly juga menekankan pentingnya evaluasi pembiayaan ibadah haji, mengingat biaya yang tinggi tidak seharusnya menjadi beban berat bagi para jemaah.

“Evaluasi pembiayaan ibadah haji juga perlu dilakukan agar biaya yang tinggi tidak menjadi beban bagi para jemaah,” pungkasnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya