Putin Janji Tingkatkan Perjanjian Dagang dan Keamanan dengan Korut

Rusia akan membangun kerja sama dalam sistem perdagangan dan keamanan dengan Korea Utara (Korut)

Hal tersebut dikatakan Presiden Vladimir Putin dalam suratnya kepada Korut jelang kunjungannya ke Pyongyang hari ini untuk kunjungan selama dua hari.

“Kami akan mengembangkan mekanisme perdagangan alternatif dan penyelesaian bersama yang tidak dikendalikan oleh Barat, dan bersama-sama menolak pembatasan sepihak yang tidak sah,” tulis Putin, dikutip dari Reuters, Selasa (18/6).

“Dan pada saat yang sama ?" kami akan membangun arsitektur keamanan yang setara dan tak terpisahkan di Eurasia," sambungnya.

Dalam surat tersebut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Korea Utara karena mendukung operasi militer khususnya Ukraina, dan berjanji akan mendukung upaya Pyongyang untuk membela kepentingannya meskipun ada tekanan, pemerasan, dan ancaman militer AS.

Adapun kunjungan ini akan menjadi kunjungan pertama Putin ke Korea Utara dalam 24 tahun terakhir, bersama sejumlah delegasi lainnya seperti Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan orang penting Putin di bidang energi, Wakil Perdana Menteri Alexander Novak.

Menjelang kunjungan tersebut, Korea Utara tampaknya telah melakukan persiapan untuk kemungkinan parade militer di pusat kota Pyongyang.

Sebagai informasi, kerja sama militer, ekonomi dan yang lainnya antara kedua negara itu telah meningkat tajam sejak Presiden Korea Utara, Kim Jong Un berkunjung ke Rusia Timur Jauh pada September untuk bertemu dengan Putin, yang merupakan pertemuan pertama keduanya sejak 2019.

Kunjungan tersebut dilakukan di tengah banyaknya tuduhan dari para pejabat AS dan Korea Selatan tentang kemungkinan Pyongyang menyediakan artileri, rudal dan peralatan militer lain bagi Rusia, untuk membantu melanjutkan pertempuran mereka di Ukraina, dengan kemungkinan imbalan berupa teknologi militer penting dan bantuan.

Korea Utara dan Rusia membantah tuduhan terkait pengiriman senjata tersebut, yang  merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.