Berita

Ekonom Faisal Basri/ Repro

Politik

Badai PHK Akibat Tak Kuat Hadapi Gempuran Produk Impor

SELASA, 18 JUNI 2024 | 00:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badai PHK di Indonesia merupakan dampak dari ketidakberdayaan pemerintah mengerem gempuran produk impor yang merajai pasar Tanah Air.

Ekonom Faisal Basri mengatakan, PHK besar-besaran telah terjadi di wilayah Jawa Barat. Dimana industri garmen dan tekstil terpaksa tutup karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang menjual produknya dengan harga murah.

"Karena memang makin kesulitan menghadapi gempuran produk produk impor," kata Faisal Basri dikutip dari akun Youtube Novel Baswedan dengan tema Hilirisasi Proyek Sesat dan Omong Kosong? Siap-siap Badai PHK, Senin (17/6).


Menurutnya, pemerintah tidak mampu melindungi produk dalam negeri yang bersaing ketat dengan produk impor.  Sebab pemerintah seolah memberi karpet merah terhadap barang dari luar negeri.

"Seolah-olah negeri ini tidak melindungi warganya sendiri, dari persaingan yang tidak sehat jadi semua sibuk dengan urusan masing masing," kata Faisal Basri.

Pemerintah bahkan elite politik, kata Faisal, lebih sibuk urusan pemilu ketimbang urusan fiskal. Padahal, banyak BUMN yang di ambang kematian.

"Habis pemilu, para menterinya sibuk dengan mengamankan dapat kursi berapa partainya, sehingga seolah-olah ini sudah nggak peduli lagi ekonomi ini. Kemudian juga di perbankan babak belur, kemudian juga BUMN-BUMN mungkin kesulitan," tutup Faisal Basri.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya