Berita

Ekonom Faisal Basri/ Repro

Politik

Badai PHK Akibat Tak Kuat Hadapi Gempuran Produk Impor

SELASA, 18 JUNI 2024 | 00:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badai PHK di Indonesia merupakan dampak dari ketidakberdayaan pemerintah mengerem gempuran produk impor yang merajai pasar Tanah Air.

Ekonom Faisal Basri mengatakan, PHK besar-besaran telah terjadi di wilayah Jawa Barat. Dimana industri garmen dan tekstil terpaksa tutup karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang menjual produknya dengan harga murah.

"Karena memang makin kesulitan menghadapi gempuran produk produk impor," kata Faisal Basri dikutip dari akun Youtube Novel Baswedan dengan tema Hilirisasi Proyek Sesat dan Omong Kosong? Siap-siap Badai PHK, Senin (17/6).


Menurutnya, pemerintah tidak mampu melindungi produk dalam negeri yang bersaing ketat dengan produk impor.  Sebab pemerintah seolah memberi karpet merah terhadap barang dari luar negeri.

"Seolah-olah negeri ini tidak melindungi warganya sendiri, dari persaingan yang tidak sehat jadi semua sibuk dengan urusan masing masing," kata Faisal Basri.

Pemerintah bahkan elite politik, kata Faisal, lebih sibuk urusan pemilu ketimbang urusan fiskal. Padahal, banyak BUMN yang di ambang kematian.

"Habis pemilu, para menterinya sibuk dengan mengamankan dapat kursi berapa partainya, sehingga seolah-olah ini sudah nggak peduli lagi ekonomi ini. Kemudian juga di perbankan babak belur, kemudian juga BUMN-BUMN mungkin kesulitan," tutup Faisal Basri.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya