Berita

Ekonom Faisal Basri/ Repro

Politik

Badai PHK Akibat Tak Kuat Hadapi Gempuran Produk Impor

SELASA, 18 JUNI 2024 | 00:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badai PHK di Indonesia merupakan dampak dari ketidakberdayaan pemerintah mengerem gempuran produk impor yang merajai pasar Tanah Air.

Ekonom Faisal Basri mengatakan, PHK besar-besaran telah terjadi di wilayah Jawa Barat. Dimana industri garmen dan tekstil terpaksa tutup karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang menjual produknya dengan harga murah.

"Karena memang makin kesulitan menghadapi gempuran produk produk impor," kata Faisal Basri dikutip dari akun Youtube Novel Baswedan dengan tema Hilirisasi Proyek Sesat dan Omong Kosong? Siap-siap Badai PHK, Senin (17/6).


Menurutnya, pemerintah tidak mampu melindungi produk dalam negeri yang bersaing ketat dengan produk impor.  Sebab pemerintah seolah memberi karpet merah terhadap barang dari luar negeri.

"Seolah-olah negeri ini tidak melindungi warganya sendiri, dari persaingan yang tidak sehat jadi semua sibuk dengan urusan masing masing," kata Faisal Basri.

Pemerintah bahkan elite politik, kata Faisal, lebih sibuk urusan pemilu ketimbang urusan fiskal. Padahal, banyak BUMN yang di ambang kematian.

"Habis pemilu, para menterinya sibuk dengan mengamankan dapat kursi berapa partainya, sehingga seolah-olah ini sudah nggak peduli lagi ekonomi ini. Kemudian juga di perbankan babak belur, kemudian juga BUMN-BUMN mungkin kesulitan," tutup Faisal Basri.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya