Berita

Pakar ekonomi Faisal Basri/RMOL

Bisnis

Pemerintahan Prabowo Bakal Terbebani Defisit Anggaran yang Melebar

SENIN, 17 JUNI 2024 | 19:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Defisit anggaran tahun ini hingga tahun depan diprediksi meningkat. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan defisit anggaran tahun depan mencapai batas maksimum 2,85 persen.

Pakar ekonomi Faisal Basri berpendapat ada tren penurunan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2024 yang harus ditelan pemerintah, kemudian fokus pemerintah hanya soal pemilu yang membuat penurunan ekonomi semakin tajam.

"Paska pemilu ini mulai tampak, jadi seperti katakan tadi, ada potensi defisitnya meningkat. Karena, kemungkinan besar sekali, target penerimaan pajaknya gak tercapai, sementara yang namanya pengeluaran tidak bisa dihambat, sehingga menimbulkan defisit yang membesar, sehingga tidak ada tabungan," kata Faisal Basri dikutip dari kanal Youtube Novel Baswedan, dengan tema ‘Hilirisasi Proyek Sesat dan Omong Kosong? Siap-siap Badai PHK’, Senin (17/6).


Faisal mengatakan saat ini cadangan keuangan pemerintah dibebankan ke Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang bisa digunakan untuk tahun berikutnya. Namun, pemerintah tidak memiliki tabungan lainnya selain dari SAL.

"Dalam hitung-hitungannya tidak ada yang namanya tabungan. Jadi waktu Pak Prabowo jadi presiden bebannya makin berat," ungkapnya.

Selain itu, dari segi industri manufaktur menurun tajam, tampak adanya kecenderungan penjualan mobil turun hingga 20 persen di tahun ini yang berefek negatif pada ekonomi domestik.

"Kalau  kelas bawah itu hidupnya sangat memprihatinkan, sekarang sudah merembet ke kelas menengah, penjualan mobil itu turun 20 persen. Kemudian juga, tabungan mereka sudah tergerus, ternyata tabungan mereka di atas Rp100 juta, sekarang di bawah Rp100 juta, data menunjukkan hal seperti itu," tutupnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya