Berita

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan/Ist

Publika

Duet PKS dan PDIP Usung Anies

OLEH: TONY ROSYID*
SENIN, 17 JUNI 2024 | 02:23 WIB

PARPOL yang hampir pasti mengusung Anies adalah PDIP. Kenapa? Pertama, PDIP sadar bahwa selama kontra Anies 2017-2024, PDIP kehilangan 13 kursi di DPRD DKI Jakarta selama dua kali Pemilu (2019 dan 2024).

Kedua, elektabilitas Anies paling tinggi. Reputasi Anies selama memimpin DKI menempatkan Anies sebagai calon gubernur yang paling disukai dan dipilih warga Jakarta.

Ketiga, PDIP saat ini tidak punya calon yang mampu bersaing dengan Anies. Fakta ini bisa dilihat melalui hasil survei.


Keempat, bagi PDIP, Anies adalah antitesa Jokowi. Jokowi dianggap kader yang membangkang dan telah meninggalkan luka mendalam bagi para kader PDIP. Khususnya bagi Megawati, ketua umum PDIP, apa yang dilakukan Jokowi di Pilpres 2024 lalu tak mudah dilupakan.

Tidak ada celah dan alasan rasional bagi PDIP untuk mengusung calon selain Anies. Apalagi, PDIP punya spirit untuk mengalahkan siapa pun calon yang akan disiapkan Jokowi. Apakah itu Ridwan Kamil, Kaesang Pangarep atau kedua-duanya. Pertarungan melawan Jokowi akan ditumpahkan lewat Anies.

Bagi Anies, incumbent Gubernur Jakarta ini tidak punya masalah, baik dengan Jokowi maupun Prabowo. Persaingan politik memang tidak selayaknya dibawa ke urusan personal.

Adapun dengan Kaesang dan Ridwan Kamil, Anies tidak pernah punya seteru. Bahkan Anies punya kedekatan tersendiri dengan Ridwan Kamil, karena sama-sama aktif di APPSI (Asosiasi Pemeritahan Provinsi Seluruh Indonesia) di mana Anies adalah ketuanya.

Bagaimana dengan DPW PKB DKI Jakarta yang telah mendeklarasikan Anies beberapa waktu lalu? Dukungan ini serius, karena suara dan jumlah kursi DPRD PKB naik di Jakarta sebagai coattail effect Anies-Muhaimin nyapres.

Tentu akan menunggu keputusan DPP PKB. Apakah DPP PKB tahan ketika mendapatkan tawaran dari istana untuk melepas Anies? Atau deklarasi ini justru akan jadi alat tawar DPP PKB kepada pemerintahan yang akan datang. Publik sedang menunggu isu ini.

Koalisi PDIP dan PKB cukup syarat untuk mengusung Anies. PDIP punya 15 kursi, dan PKB punya 10 kursi. Total 25 kursi. PDIP punya mesin politik yang solid. Sementara PKB punya basis warga Nahdhiyin.

Tapi, tidak ada yang lebih ideal bagi Anies selain diusung oleh duet PKS-PDIP.

Pertama, kedua partai ini punya mesin politik yang paling bisa diandalkan. Apalagi di Jakarta, dengan wilayah yang tidak terlalu luas, kolaborasi dua mesin politik ini akan sangat efektif dan lebih mudah untuk membuat kemenangan.

Kedua, PKS dan PDIP adalah pemenang pemilu di Jakarta. PKS dapat 18 kursi, dan PDIP dapat 15 kursi. Jumlah totalnya 33 kursi.

Apalagi jika ditambah PKB, maka akan menjadi 43 kursi. Belum lagi Nasdem yang kemungkinan besar akan ikut bergabung. Nasdem punya 11 kursi. Maka total kursi partai yang mengusung Anies adalah 54. Ini mayoritas.

Dengan diusung oleh PKS, PDIP, PKB dan Nasdem, posisi Anies akan sangat kuat. Dua mesin politik yang bekerjasama dengan warga Nahdliyin. Hampir sempurna. Dengan kolaborasi ini, maka serangan fajar, money politics dan siraman sembako, jika itu  terjadi, relatif akan bisa diantisipasi dan diatasi.

Lalu, siapa wakil Anies? Melihat jumlah kursi, maka yang paling logis untuk menjadi wakil Anies adalah kader dari PKS. Karena PKS adalah partai pemenang di Jakarta dengan jumlah kursi terbanyak. Inilah yang diharapkan para elite PKS, termasuk Hidayat Nur Wahid, Wakil Majelis Syura PKS.

Satu catatan penting: bahwa dukungan PKS kepada Anies terjadi jika partai kader ini memutuskan untuk menolak godaan yang terus dilakukan oleh pihak penguasa agar tidak mengusung Anies.

Selama ini, PKS selalu ambil risiko untuk terus konsisten bersama konstituennya yang cenderung mendukung Anies. Inilah bedanya PKS, juga PDIP, dari partai-partai lainnya. Karena kedua partai ini punya konstituen yang lebih konsisten, solid dan militan dibanding konstituen partai-partai lainnya yang cenderung cair.


*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa



Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya