Berita

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan/Ist

Publika

Duet PKS dan PDIP Usung Anies

OLEH: TONY ROSYID*
SENIN, 17 JUNI 2024 | 02:23 WIB

PARPOL yang hampir pasti mengusung Anies adalah PDIP. Kenapa? Pertama, PDIP sadar bahwa selama kontra Anies 2017-2024, PDIP kehilangan 13 kursi di DPRD DKI Jakarta selama dua kali Pemilu (2019 dan 2024).

Kedua, elektabilitas Anies paling tinggi. Reputasi Anies selama memimpin DKI menempatkan Anies sebagai calon gubernur yang paling disukai dan dipilih warga Jakarta.

Ketiga, PDIP saat ini tidak punya calon yang mampu bersaing dengan Anies. Fakta ini bisa dilihat melalui hasil survei.


Keempat, bagi PDIP, Anies adalah antitesa Jokowi. Jokowi dianggap kader yang membangkang dan telah meninggalkan luka mendalam bagi para kader PDIP. Khususnya bagi Megawati, ketua umum PDIP, apa yang dilakukan Jokowi di Pilpres 2024 lalu tak mudah dilupakan.

Tidak ada celah dan alasan rasional bagi PDIP untuk mengusung calon selain Anies. Apalagi, PDIP punya spirit untuk mengalahkan siapa pun calon yang akan disiapkan Jokowi. Apakah itu Ridwan Kamil, Kaesang Pangarep atau kedua-duanya. Pertarungan melawan Jokowi akan ditumpahkan lewat Anies.

Bagi Anies, incumbent Gubernur Jakarta ini tidak punya masalah, baik dengan Jokowi maupun Prabowo. Persaingan politik memang tidak selayaknya dibawa ke urusan personal.

Adapun dengan Kaesang dan Ridwan Kamil, Anies tidak pernah punya seteru. Bahkan Anies punya kedekatan tersendiri dengan Ridwan Kamil, karena sama-sama aktif di APPSI (Asosiasi Pemeritahan Provinsi Seluruh Indonesia) di mana Anies adalah ketuanya.

Bagaimana dengan DPW PKB DKI Jakarta yang telah mendeklarasikan Anies beberapa waktu lalu? Dukungan ini serius, karena suara dan jumlah kursi DPRD PKB naik di Jakarta sebagai coattail effect Anies-Muhaimin nyapres.

Tentu akan menunggu keputusan DPP PKB. Apakah DPP PKB tahan ketika mendapatkan tawaran dari istana untuk melepas Anies? Atau deklarasi ini justru akan jadi alat tawar DPP PKB kepada pemerintahan yang akan datang. Publik sedang menunggu isu ini.

Koalisi PDIP dan PKB cukup syarat untuk mengusung Anies. PDIP punya 15 kursi, dan PKB punya 10 kursi. Total 25 kursi. PDIP punya mesin politik yang solid. Sementara PKB punya basis warga Nahdhiyin.

Tapi, tidak ada yang lebih ideal bagi Anies selain diusung oleh duet PKS-PDIP.

Pertama, kedua partai ini punya mesin politik yang paling bisa diandalkan. Apalagi di Jakarta, dengan wilayah yang tidak terlalu luas, kolaborasi dua mesin politik ini akan sangat efektif dan lebih mudah untuk membuat kemenangan.

Kedua, PKS dan PDIP adalah pemenang pemilu di Jakarta. PKS dapat 18 kursi, dan PDIP dapat 15 kursi. Jumlah totalnya 33 kursi.

Apalagi jika ditambah PKB, maka akan menjadi 43 kursi. Belum lagi Nasdem yang kemungkinan besar akan ikut bergabung. Nasdem punya 11 kursi. Maka total kursi partai yang mengusung Anies adalah 54. Ini mayoritas.

Dengan diusung oleh PKS, PDIP, PKB dan Nasdem, posisi Anies akan sangat kuat. Dua mesin politik yang bekerjasama dengan warga Nahdliyin. Hampir sempurna. Dengan kolaborasi ini, maka serangan fajar, money politics dan siraman sembako, jika itu  terjadi, relatif akan bisa diantisipasi dan diatasi.

Lalu, siapa wakil Anies? Melihat jumlah kursi, maka yang paling logis untuk menjadi wakil Anies adalah kader dari PKS. Karena PKS adalah partai pemenang di Jakarta dengan jumlah kursi terbanyak. Inilah yang diharapkan para elite PKS, termasuk Hidayat Nur Wahid, Wakil Majelis Syura PKS.

Satu catatan penting: bahwa dukungan PKS kepada Anies terjadi jika partai kader ini memutuskan untuk menolak godaan yang terus dilakukan oleh pihak penguasa agar tidak mengusung Anies.

Selama ini, PKS selalu ambil risiko untuk terus konsisten bersama konstituennya yang cenderung mendukung Anies. Inilah bedanya PKS, juga PDIP, dari partai-partai lainnya. Karena kedua partai ini punya konstituen yang lebih konsisten, solid dan militan dibanding konstituen partai-partai lainnya yang cenderung cair.


*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya