Berita

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan/Ist

Publika

Duet PKS dan PDIP Usung Anies

OLEH: TONY ROSYID*
SENIN, 17 JUNI 2024 | 02:23 WIB

PARPOL yang hampir pasti mengusung Anies adalah PDIP. Kenapa? Pertama, PDIP sadar bahwa selama kontra Anies 2017-2024, PDIP kehilangan 13 kursi di DPRD DKI Jakarta selama dua kali Pemilu (2019 dan 2024).

Kedua, elektabilitas Anies paling tinggi. Reputasi Anies selama memimpin DKI menempatkan Anies sebagai calon gubernur yang paling disukai dan dipilih warga Jakarta.

Ketiga, PDIP saat ini tidak punya calon yang mampu bersaing dengan Anies. Fakta ini bisa dilihat melalui hasil survei.


Keempat, bagi PDIP, Anies adalah antitesa Jokowi. Jokowi dianggap kader yang membangkang dan telah meninggalkan luka mendalam bagi para kader PDIP. Khususnya bagi Megawati, ketua umum PDIP, apa yang dilakukan Jokowi di Pilpres 2024 lalu tak mudah dilupakan.

Tidak ada celah dan alasan rasional bagi PDIP untuk mengusung calon selain Anies. Apalagi, PDIP punya spirit untuk mengalahkan siapa pun calon yang akan disiapkan Jokowi. Apakah itu Ridwan Kamil, Kaesang Pangarep atau kedua-duanya. Pertarungan melawan Jokowi akan ditumpahkan lewat Anies.

Bagi Anies, incumbent Gubernur Jakarta ini tidak punya masalah, baik dengan Jokowi maupun Prabowo. Persaingan politik memang tidak selayaknya dibawa ke urusan personal.

Adapun dengan Kaesang dan Ridwan Kamil, Anies tidak pernah punya seteru. Bahkan Anies punya kedekatan tersendiri dengan Ridwan Kamil, karena sama-sama aktif di APPSI (Asosiasi Pemeritahan Provinsi Seluruh Indonesia) di mana Anies adalah ketuanya.

Bagaimana dengan DPW PKB DKI Jakarta yang telah mendeklarasikan Anies beberapa waktu lalu? Dukungan ini serius, karena suara dan jumlah kursi DPRD PKB naik di Jakarta sebagai coattail effect Anies-Muhaimin nyapres.

Tentu akan menunggu keputusan DPP PKB. Apakah DPP PKB tahan ketika mendapatkan tawaran dari istana untuk melepas Anies? Atau deklarasi ini justru akan jadi alat tawar DPP PKB kepada pemerintahan yang akan datang. Publik sedang menunggu isu ini.

Koalisi PDIP dan PKB cukup syarat untuk mengusung Anies. PDIP punya 15 kursi, dan PKB punya 10 kursi. Total 25 kursi. PDIP punya mesin politik yang solid. Sementara PKB punya basis warga Nahdhiyin.

Tapi, tidak ada yang lebih ideal bagi Anies selain diusung oleh duet PKS-PDIP.

Pertama, kedua partai ini punya mesin politik yang paling bisa diandalkan. Apalagi di Jakarta, dengan wilayah yang tidak terlalu luas, kolaborasi dua mesin politik ini akan sangat efektif dan lebih mudah untuk membuat kemenangan.

Kedua, PKS dan PDIP adalah pemenang pemilu di Jakarta. PKS dapat 18 kursi, dan PDIP dapat 15 kursi. Jumlah totalnya 33 kursi.

Apalagi jika ditambah PKB, maka akan menjadi 43 kursi. Belum lagi Nasdem yang kemungkinan besar akan ikut bergabung. Nasdem punya 11 kursi. Maka total kursi partai yang mengusung Anies adalah 54. Ini mayoritas.

Dengan diusung oleh PKS, PDIP, PKB dan Nasdem, posisi Anies akan sangat kuat. Dua mesin politik yang bekerjasama dengan warga Nahdliyin. Hampir sempurna. Dengan kolaborasi ini, maka serangan fajar, money politics dan siraman sembako, jika itu  terjadi, relatif akan bisa diantisipasi dan diatasi.

Lalu, siapa wakil Anies? Melihat jumlah kursi, maka yang paling logis untuk menjadi wakil Anies adalah kader dari PKS. Karena PKS adalah partai pemenang di Jakarta dengan jumlah kursi terbanyak. Inilah yang diharapkan para elite PKS, termasuk Hidayat Nur Wahid, Wakil Majelis Syura PKS.

Satu catatan penting: bahwa dukungan PKS kepada Anies terjadi jika partai kader ini memutuskan untuk menolak godaan yang terus dilakukan oleh pihak penguasa agar tidak mengusung Anies.

Selama ini, PKS selalu ambil risiko untuk terus konsisten bersama konstituennya yang cenderung mendukung Anies. Inilah bedanya PKS, juga PDIP, dari partai-partai lainnya. Karena kedua partai ini punya konstituen yang lebih konsisten, solid dan militan dibanding konstituen partai-partai lainnya yang cenderung cair.


*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya