Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Ketum Definitif PPP Harus Sosok Pemersatu

MINGGU, 16 JUNI 2024 | 00:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dorongan untuk digelar Pemilihan Ketua Umum definitif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Muktamar Luar Biasa terus menguat. Sosok yang dianggap paling pantas untuk menduduki jabatan tersebut adalah yang mampu menyatukan seluruh kader.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin berpendapat, kondisi internal partai politik (parpol) berlogo Kabah tersebut tengah terbelah akibat hasil buruk pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Menurutnya, salah satu yang diperlukan PPP saat ini adalah sosok pemimpin yang mampu menjawab tantangan pembelahan di antara kader. Yaitu sosok yang mampu membawa PPP kembali berjaya pada pileg selanjutnya.


"Tentu kader-kader PPP sendiri yang tahu dan paham soal siapa sosok ketua umum yang layak untuk mempersatukan PPP," ujar Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/6).

Dosen politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu memandang, dinamika yang terjadi di PPP saat ini memang mendorong pergantian Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP yang dijabat Muhamad Mardiono, dan digantikan sosok lain untuk menjadi ketua umum definitif.

Namun Ujang meyakini, dalam penentuan ketua umum definitif yang dilihat bukan persoalan tua atau muda, tetapi karakteristik yang dimiliki sosok yang mampu menjawab kebutuhan parpol saat ini.

"Soal siapa yang cocok untuk menjadi Ketua Umum PPP, ya tentu di situ ada kader senior, ada kader muda. Saya tidak tahu persis siapa yang cocok didukung dalam Muktamar Luar Biasa seandainya terjadi," demikian Ujang. 

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya