Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Ketum Definitif PPP Harus Sosok Pemersatu

MINGGU, 16 JUNI 2024 | 00:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dorongan untuk digelar Pemilihan Ketua Umum definitif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Muktamar Luar Biasa terus menguat. Sosok yang dianggap paling pantas untuk menduduki jabatan tersebut adalah yang mampu menyatukan seluruh kader.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin berpendapat, kondisi internal partai politik (parpol) berlogo Kabah tersebut tengah terbelah akibat hasil buruk pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Menurutnya, salah satu yang diperlukan PPP saat ini adalah sosok pemimpin yang mampu menjawab tantangan pembelahan di antara kader. Yaitu sosok yang mampu membawa PPP kembali berjaya pada pileg selanjutnya.


"Tentu kader-kader PPP sendiri yang tahu dan paham soal siapa sosok ketua umum yang layak untuk mempersatukan PPP," ujar Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/6).

Dosen politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu memandang, dinamika yang terjadi di PPP saat ini memang mendorong pergantian Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP yang dijabat Muhamad Mardiono, dan digantikan sosok lain untuk menjadi ketua umum definitif.

Namun Ujang meyakini, dalam penentuan ketua umum definitif yang dilihat bukan persoalan tua atau muda, tetapi karakteristik yang dimiliki sosok yang mampu menjawab kebutuhan parpol saat ini.

"Soal siapa yang cocok untuk menjadi Ketua Umum PPP, ya tentu di situ ada kader senior, ada kader muda. Saya tidak tahu persis siapa yang cocok didukung dalam Muktamar Luar Biasa seandainya terjadi," demikian Ujang. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya