Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Ketum Definitif PPP Harus Sosok Pemersatu

MINGGU, 16 JUNI 2024 | 00:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dorongan untuk digelar Pemilihan Ketua Umum definitif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Muktamar Luar Biasa terus menguat. Sosok yang dianggap paling pantas untuk menduduki jabatan tersebut adalah yang mampu menyatukan seluruh kader.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin berpendapat, kondisi internal partai politik (parpol) berlogo Kabah tersebut tengah terbelah akibat hasil buruk pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Menurutnya, salah satu yang diperlukan PPP saat ini adalah sosok pemimpin yang mampu menjawab tantangan pembelahan di antara kader. Yaitu sosok yang mampu membawa PPP kembali berjaya pada pileg selanjutnya.


"Tentu kader-kader PPP sendiri yang tahu dan paham soal siapa sosok ketua umum yang layak untuk mempersatukan PPP," ujar Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/6).

Dosen politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu memandang, dinamika yang terjadi di PPP saat ini memang mendorong pergantian Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP yang dijabat Muhamad Mardiono, dan digantikan sosok lain untuk menjadi ketua umum definitif.

Namun Ujang meyakini, dalam penentuan ketua umum definitif yang dilihat bukan persoalan tua atau muda, tetapi karakteristik yang dimiliki sosok yang mampu menjawab kebutuhan parpol saat ini.

"Soal siapa yang cocok untuk menjadi Ketua Umum PPP, ya tentu di situ ada kader senior, ada kader muda. Saya tidak tahu persis siapa yang cocok didukung dalam Muktamar Luar Biasa seandainya terjadi," demikian Ujang. 

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya