Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Ketum Definitif PPP Harus Sosok Pemersatu

MINGGU, 16 JUNI 2024 | 00:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dorongan untuk digelar Pemilihan Ketua Umum definitif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Muktamar Luar Biasa terus menguat. Sosok yang dianggap paling pantas untuk menduduki jabatan tersebut adalah yang mampu menyatukan seluruh kader.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin berpendapat, kondisi internal partai politik (parpol) berlogo Kabah tersebut tengah terbelah akibat hasil buruk pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Menurutnya, salah satu yang diperlukan PPP saat ini adalah sosok pemimpin yang mampu menjawab tantangan pembelahan di antara kader. Yaitu sosok yang mampu membawa PPP kembali berjaya pada pileg selanjutnya.


"Tentu kader-kader PPP sendiri yang tahu dan paham soal siapa sosok ketua umum yang layak untuk mempersatukan PPP," ujar Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/6).

Dosen politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu memandang, dinamika yang terjadi di PPP saat ini memang mendorong pergantian Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP yang dijabat Muhamad Mardiono, dan digantikan sosok lain untuk menjadi ketua umum definitif.

Namun Ujang meyakini, dalam penentuan ketua umum definitif yang dilihat bukan persoalan tua atau muda, tetapi karakteristik yang dimiliki sosok yang mampu menjawab kebutuhan parpol saat ini.

"Soal siapa yang cocok untuk menjadi Ketua Umum PPP, ya tentu di situ ada kader senior, ada kader muda. Saya tidak tahu persis siapa yang cocok didukung dalam Muktamar Luar Biasa seandainya terjadi," demikian Ujang. 

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya