Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Ketum Definitif PPP Harus Sosok Pemersatu

MINGGU, 16 JUNI 2024 | 00:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dorongan untuk digelar Pemilihan Ketua Umum definitif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Muktamar Luar Biasa terus menguat. Sosok yang dianggap paling pantas untuk menduduki jabatan tersebut adalah yang mampu menyatukan seluruh kader.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin berpendapat, kondisi internal partai politik (parpol) berlogo Kabah tersebut tengah terbelah akibat hasil buruk pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Menurutnya, salah satu yang diperlukan PPP saat ini adalah sosok pemimpin yang mampu menjawab tantangan pembelahan di antara kader. Yaitu sosok yang mampu membawa PPP kembali berjaya pada pileg selanjutnya.


"Tentu kader-kader PPP sendiri yang tahu dan paham soal siapa sosok ketua umum yang layak untuk mempersatukan PPP," ujar Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/6).

Dosen politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu memandang, dinamika yang terjadi di PPP saat ini memang mendorong pergantian Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP yang dijabat Muhamad Mardiono, dan digantikan sosok lain untuk menjadi ketua umum definitif.

Namun Ujang meyakini, dalam penentuan ketua umum definitif yang dilihat bukan persoalan tua atau muda, tetapi karakteristik yang dimiliki sosok yang mampu menjawab kebutuhan parpol saat ini.

"Soal siapa yang cocok untuk menjadi Ketua Umum PPP, ya tentu di situ ada kader senior, ada kader muda. Saya tidak tahu persis siapa yang cocok didukung dalam Muktamar Luar Biasa seandainya terjadi," demikian Ujang. 

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya