Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Gara-gara Ini, Harga Tiket Pesawat Domestik Selangit

JUMAT, 14 JUNI 2024 | 09:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mahalnya harga tiket pesawat domestik dipengaruhi oleh harga avtur yang cukup tinggi.

Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Dwi Marhen Yono mengungkapkan, Harga avtur atau BBM, memegang peranan 39,5 persen terhadap tiket pesawat. Di Indonesia, Harga avtur jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain.

"Harga avtur kita itu masih belum kompetitif," kata Dwi, di sela pameran pariwisata BBTF ke-10, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, dikutip Jumat (14/6).


Menurutnya, harga avtur di Indonesia masih lebih mahal sebesar Rp4.000 per liter dengan yang berlaku di Singapura, dan sebesar Rp7.000 per liter dengan yang berlaku di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE).

"Sehingga Presiden melalui Menko Marves (Luhut Binsar Panjaitan) sudah memerintahkan Pertamina untuk evaluasi biar harga avtur itu kompetitif," terangnya.

Dwi menambahkan harga avtur di negara lain yang lebih murah, karena mendapat subsidi dari pemerintah misalnya di Dubai.

"Sedangkan saat ini di tanah air, ada prioritas alokasi subsidi energi untuk bahan bakar minyak (BBM) di luar avtur," tambahnya.

Faktor lain yang mempengaruhi mahalnya harga tiket pesawat domestik adalah karena armada pesawat yang belum sepenuhnya dikerahkan.

Sebelum pandemi Covid-19 ada sekitar 1.200 armada pesawat udara dan saat ini sekitar 800 armada yang baru dikerahkan pascapandemi Covid-10, menurut Dwi.

Operator pesawat udara belum pulih 100 persen untuk mobilisasi armada pesawat udaranya setelah terdampak pandemi.

Sebagai perbandingan, harga tiket pesawat penerbangan langsung rute Jakarta-Kuala Lumpur, yang diakses melalui aplikasi perjalanan, untuk jadwal Kamis 20 Juni mendatang, adalah Rp831.672 menggunakan maskapai berbiaya murah.

Sedangkan harga rute Jakarta-Bali pada tanggal, waktu dan maskapai yang sama, harganya justru lebih mahal yakni mencapai Rp 1.553.447.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya