Berita

Kota Amsterdam akan dibersihkan dari kamera-kamera pemantau buatan China.

Global

Amsterdam akan Dibersihkan dari Kamera Buatan China

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 22:11 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Amsterdam akan membuang sebanyak 1.280 CCTV buatan China yang selama ini dipasang di kota itu untuk memantau lalulintas dan ruang publik. Langkah ini diambil untuk menghindarkan aksi spionase yang dilakukan China melalui kamera-kamera tersebut.

Penghapusan kamera buatan China ini akan dilakukan secara dalam waktu lima tahun.

Selanjutnya, pemasok kamera diminta untuk menyediakan kamera baru yang tidak dibuat China.


"Kami juga mengirimkan sinyal kuat ke pasar untuk mencari alternatif terhadap sistem kamera Tiongkok,” ujar Anggota Dewan Amsterdam Alexander Scholtes.

Keputusan ini menyusul meningkatnya kekhawatiran bahwa peralatan pengawasan dari perusahaan China dapat mengirimkan gambar ke produsen atau pemerintah di Beijing. Perusahaan China Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. dan Zhejiang Dahua Technology Co. telah dituduh oleh pejabat AS berpartisipasi dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Uyghur di China.

Langkah Amsterdam ini dilakukan setelah tindakan serupa dilakukan oleh pemerintah Inggris dan Australia, yang telah menghapus teknologi pengawasan buatan China dari situs-situs sensitif milik pemerintah dan pertahanan.

Awal tahun ini, Badan Intelijen dan Keamanan Militer Belanda mengungkap kampanye spionase China di negara tersebut yang melibatkan malware tingkat lanjut.

Meskipun penggantian segera semua kamera Tiongkok membutuhkan biaya yang mahal, pemerintah koalisi Amsterdam, termasuk walikota dan anggota dewan, menurut NL Times, berencana untuk menerapkan ketentuan kontrak baru yang mempertimbangkan kriteria hak asasi manusia saat membeli sistem kamera.

Departemen kota sekarang akan mencari alternatif pengganti kamera China, menilai kelayakan dan biaya berdasarkan kasus per kasus, dengan tujuan mengganti semua kamera Tiongkok yang ada saat ini dalam waktu lima tahun.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya