Berita

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (13/6)/RMOL

Politik

Politisi PKS Serukan Bangun Kekuatan Ekonomi untuk Hancurkan Israel

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 16:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Untuk menekan agresi militer Israel terhadap rakyat Palestina diperlukan kekuatan ekonomi yang besar bukan kekuatan militer.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema, "Aksi Demo Bela Palestina Menyebar Keseluruh Dunia! Peran Penting Indonesia Dinanti” di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (13/6).

Menurutnya, untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina perlu adanya aksi nyata, dengan tidak berkompromi soal ekonomi dengan Israel.


“Yang pasti bukan kekuatan militer, karena kita pasti tidak mau ikut campur secara militer, tidak juga mau beradu secara militer. Karena kita tempatnya jauh dan juga kekuatan militer kita kalah dengan negara-negara besar lain,” kata Sukamta membuka diskusi.

"Yang mungkin bisa dilakukan kekuatan ekonomi, jangan sekali-kali kompromi kita buka hubungan diplomatik dengan Israel,” sambungnya.

Legislator dari Fraksi PKS ini berharap Indonesia tidak membuka keran diplomasi dengan Israel, lantaran akan melumpuhkan Indonesia.

“Hari ini jangan ngomong diplomasi deh, sekali Indonesia buka hubungan diplomatik satu-satunya kartu truf yang kita punya hilang kita berikan kita nggak punya kartu truf lagi,” tegasnya.

Dia menegaskan jika ada orang di Indonesia yang mau mendorong Indonesia berkompromi dan membuka hubungan diplomasi dengan Israel, sama saja dengan menyerahkan kartu as kekuatan Indonesia.

“Sama dengan kita menyerahkan seluruh kartu yang bisa kita mainkan, untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, hari ini,” demikian Sukamta.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya