Berita

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (13/6)/RMOL

Politik

Politisi PKS Serukan Bangun Kekuatan Ekonomi untuk Hancurkan Israel

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 16:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Untuk menekan agresi militer Israel terhadap rakyat Palestina diperlukan kekuatan ekonomi yang besar bukan kekuatan militer.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema, "Aksi Demo Bela Palestina Menyebar Keseluruh Dunia! Peran Penting Indonesia Dinanti” di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (13/6).

Menurutnya, untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina perlu adanya aksi nyata, dengan tidak berkompromi soal ekonomi dengan Israel.


“Yang pasti bukan kekuatan militer, karena kita pasti tidak mau ikut campur secara militer, tidak juga mau beradu secara militer. Karena kita tempatnya jauh dan juga kekuatan militer kita kalah dengan negara-negara besar lain,” kata Sukamta membuka diskusi.

"Yang mungkin bisa dilakukan kekuatan ekonomi, jangan sekali-kali kompromi kita buka hubungan diplomatik dengan Israel,” sambungnya.

Legislator dari Fraksi PKS ini berharap Indonesia tidak membuka keran diplomasi dengan Israel, lantaran akan melumpuhkan Indonesia.

“Hari ini jangan ngomong diplomasi deh, sekali Indonesia buka hubungan diplomatik satu-satunya kartu truf yang kita punya hilang kita berikan kita nggak punya kartu truf lagi,” tegasnya.

Dia menegaskan jika ada orang di Indonesia yang mau mendorong Indonesia berkompromi dan membuka hubungan diplomasi dengan Israel, sama saja dengan menyerahkan kartu as kekuatan Indonesia.

“Sama dengan kita menyerahkan seluruh kartu yang bisa kita mainkan, untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, hari ini,” demikian Sukamta.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya