Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Tokopedia Diterpa Isu PHK Massal, Ini Jawaban GOTO

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 13:03 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Beredarnya kabar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang akan menimpa sekitar 450 karyawan Tokopedia pada Juni 2024, telah ramai diperbincangkan.

Pasalnya, pemecatan itu terjadi usai induk usaha dari TikTok, Bytedance baru melakukan penggabungan usaha antara TikTok Shop dan Tokopedia pada awal tahun ini, Januari 2024.

Menanggapi hal tersebut, GOTO selaku pemegang saham, meskipun bukan menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali memastikan bahwa Tokopedia akan memperhatikan prinsip kehati-hatian sehubungan dengan pengelolaan kegiatan usahanya, termasuk dalam melakukan rencana PHK.


Dalam keterangannya pada Keterbukaan Informasi BEI pada Kamis (13/6), GOTO menyatakan semua keputusan usaha yang dilakukan Tokopedia ditentukan langsung oleh manajemen Tokopedia dan tidak lagi melibatkan GOTO.

"Segala keputusan yang diambil oleh PT Tokopedia merupakan hal yang akan ditentukan secara penuh oleh manajemen PT Tokopedia," kata GOTO dalam pernyataannya.

"Perseroan meyakini bahwa Tokopedia terus melakukan tinjauan atas efektivitas dar? organisasi mereka (seperti halnya perusahaan lain)," sambungnya.

Lebih lanjut, GOTO juga mengatakan tidak ada rencana penghentian hampir 80 persen layanan Tokopedia dalam rangka efisiensi maupun mengurangi beban perusahaan.

"Tidak ada informasi/kejadian penting lainnya yang belum atau tidak diungkapkan oleh Perseroan maupun mempengaruhi harga saham perusahaan," tulis manajemen GOTO.

Sebagai informasi, keputusan ByteDance melakukan PHK ini muncul setelah dua media asing l, Bloomberg dan Tech in Asia mengetahui kabar pemecatan yang akan dilakukan ByteDance pada Juni 2024 ini, yang dianggap sebagai upaya raksasa media sosial China untuk mengurangi beban setelah melakukan merger TikTok Shop dan Tokopedia dengan nilai 1,5 miliar dolar AS.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya