Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Tokopedia Diterpa Isu PHK Massal, Ini Jawaban GOTO

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 13:03 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Beredarnya kabar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang akan menimpa sekitar 450 karyawan Tokopedia pada Juni 2024, telah ramai diperbincangkan.

Pasalnya, pemecatan itu terjadi usai induk usaha dari TikTok, Bytedance baru melakukan penggabungan usaha antara TikTok Shop dan Tokopedia pada awal tahun ini, Januari 2024.

Menanggapi hal tersebut, GOTO selaku pemegang saham, meskipun bukan menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali memastikan bahwa Tokopedia akan memperhatikan prinsip kehati-hatian sehubungan dengan pengelolaan kegiatan usahanya, termasuk dalam melakukan rencana PHK.


Dalam keterangannya pada Keterbukaan Informasi BEI pada Kamis (13/6), GOTO menyatakan semua keputusan usaha yang dilakukan Tokopedia ditentukan langsung oleh manajemen Tokopedia dan tidak lagi melibatkan GOTO.

"Segala keputusan yang diambil oleh PT Tokopedia merupakan hal yang akan ditentukan secara penuh oleh manajemen PT Tokopedia," kata GOTO dalam pernyataannya.

"Perseroan meyakini bahwa Tokopedia terus melakukan tinjauan atas efektivitas dar? organisasi mereka (seperti halnya perusahaan lain)," sambungnya.

Lebih lanjut, GOTO juga mengatakan tidak ada rencana penghentian hampir 80 persen layanan Tokopedia dalam rangka efisiensi maupun mengurangi beban perusahaan.

"Tidak ada informasi/kejadian penting lainnya yang belum atau tidak diungkapkan oleh Perseroan maupun mempengaruhi harga saham perusahaan," tulis manajemen GOTO.

Sebagai informasi, keputusan ByteDance melakukan PHK ini muncul setelah dua media asing l, Bloomberg dan Tech in Asia mengetahui kabar pemecatan yang akan dilakukan ByteDance pada Juni 2024 ini, yang dianggap sebagai upaya raksasa media sosial China untuk mengurangi beban setelah melakukan merger TikTok Shop dan Tokopedia dengan nilai 1,5 miliar dolar AS.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya