Berita

Tentara Israel/Net

Dunia

Israel Berusaha Gagalkan Gencatan Senjata dan Mengambinghitamkan Hamas

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 10:37 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Proposal gencatan senjata tiga fase yang digariskan Presiden AS, Joe Biden masih belum mendapat respon pasti baik dari Hamas maupun Israel.

Salah satu pejabat Israel anonim yang mengetahui proses mediasi konflik mengatakan Hamas telah mengajukan sejumlah persyaratan tambahan yang akan merombak hal-hal penting dalam proposal tersebut.

Dia menyebut perubahan itu tidak bisa diterima Israel dan menuduh Hamas sebenarnya tidak benar-benar bisa menerima proposal Biden.


Biro Politik Palestina Izzat Al-Rishq menilai Israel tampaknya berusaha menghindari komitmen perjanjian gencatan senjata yang diusulkan, sambil menyalahkan Hamas.

"Hasutan media Israel terhadap usulan Hamas adalah tanda yang jelas dari upaya untuk mengabaikan kewajiban perjanjian ini," ujarnya seperti dimuat Middle East Monitor pada Kamis (13/6).

Dia menegaskan posisi Hamas dan otoritas Palestina dalam menanggapi proposal tersebut. Usulan yang diajukan merupakan keinginan rakyat dan demi upaya perdamaian.

"Respons kami sejalan dengan tuntutan dan perlawanan masyarakat kami, sehingga membuka jalan bagi perjanjian yang komprehensif," tegasnya.

Amerika Serikat mengatakan Israel menerima usulan gencatan senjata. Tetapi hingga kini pemerintah Tel Aviv belum mengumumkannya secara resmi.
 
Israel berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak akan menyetujui gencatan senjata apapun hingga Hamas dilenyapkan.

Pada Senin (10/6), Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi untuk mendukung proposal gencatan senjata Biden.  

Pejabat Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan pihaknya menyambut resolusi Dewan Keamanan dan siap untuk bernegosiasi mengenai rincian gencatan senjata.

Namun, sumber keamanan Mesir mengatakan Hamas menginginkan jaminan tertulis dari AS untuk gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza sebelum menyetujui proposal tersebut.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya