Berita

Tentara Israel/Net

Dunia

Israel Berusaha Gagalkan Gencatan Senjata dan Mengambinghitamkan Hamas

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 10:37 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Proposal gencatan senjata tiga fase yang digariskan Presiden AS, Joe Biden masih belum mendapat respon pasti baik dari Hamas maupun Israel.

Salah satu pejabat Israel anonim yang mengetahui proses mediasi konflik mengatakan Hamas telah mengajukan sejumlah persyaratan tambahan yang akan merombak hal-hal penting dalam proposal tersebut.

Dia menyebut perubahan itu tidak bisa diterima Israel dan menuduh Hamas sebenarnya tidak benar-benar bisa menerima proposal Biden.


Biro Politik Palestina Izzat Al-Rishq menilai Israel tampaknya berusaha menghindari komitmen perjanjian gencatan senjata yang diusulkan, sambil menyalahkan Hamas.

"Hasutan media Israel terhadap usulan Hamas adalah tanda yang jelas dari upaya untuk mengabaikan kewajiban perjanjian ini," ujarnya seperti dimuat Middle East Monitor pada Kamis (13/6).

Dia menegaskan posisi Hamas dan otoritas Palestina dalam menanggapi proposal tersebut. Usulan yang diajukan merupakan keinginan rakyat dan demi upaya perdamaian.

"Respons kami sejalan dengan tuntutan dan perlawanan masyarakat kami, sehingga membuka jalan bagi perjanjian yang komprehensif," tegasnya.

Amerika Serikat mengatakan Israel menerima usulan gencatan senjata. Tetapi hingga kini pemerintah Tel Aviv belum mengumumkannya secara resmi.
 
Israel berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak akan menyetujui gencatan senjata apapun hingga Hamas dilenyapkan.

Pada Senin (10/6), Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi untuk mendukung proposal gencatan senjata Biden.  

Pejabat Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan pihaknya menyambut resolusi Dewan Keamanan dan siap untuk bernegosiasi mengenai rincian gencatan senjata.

Namun, sumber keamanan Mesir mengatakan Hamas menginginkan jaminan tertulis dari AS untuk gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza sebelum menyetujui proposal tersebut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya