Berita

Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kedubes AS melaksanakan Maritime Security Exercise and Workshop di Surabaya/Dok Kemenhub

Nusantara

Perkuat Keamanan Kapal dan Pelabuhan, Kemenhub Gandeng Kedubes AS Gelar Latihan Maritim

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 08:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat sepakat memperkuat keamanan kapal dan fasilitas Pelabuhan dengan melakukan latihan keamanan maritim "Maritime Security Exercise".

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Jon Kenedi mengatakan, latihan yang dilaksanakan di Surabaya ini dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kesiapsiagaan untuk menghadapi tantangan ancaman terkait kode keamanan internasional terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan atau International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

Pelatihan kemaritiman dilaksanakan selama tiga hari mulai 11-13 Juni 2024 berupa workshop dan simulasi respons atas ancaman keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.


"Kerja sama dalam bentuk exercise and workshop dengan Kedubes Amerika ini menjadi wujud nyata dari komitmen Direktorat KPLP dalam memperkuat sinergi antar lembaga dan antar negara serta meningkatkan kapabilitas dan kesiapsiagaan kami dari tantangan dan ancaman terkait ISPS Code," kata Jon.

Kegiatan ini diikuti oleh 62 peserta yang berasal dari berbagai instansi, di antaranya 4 Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama, Auditor ISPS Code, Disnav Surabaya, Pangkalan PLP Tanjung Perak, Polri, Satuan Siber TNI, Kemenhan, Lantamal V Surabaya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Bea & Cukai Jatim, PT Pelindo I-IV, perusahaan pelayaran, pihak fasilitas Pelabuhan, dan Recognized Security Organization (RSO).

Ia menjelaskan dalam menjaga keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan serta memastikan kelancaran operasional, ISPS Code adalah langkah yang sangat strategis untuk diterapkan.

Sejak pemberlakuan ISPS Code pada 1 Juli 2004, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Designated Authority telah secara terus menerus melakukan upaya untuk memastikan penerapan aturan keamanan internasional secara optimal terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan.

Menurutnya, ISPS Code memberikan landasan yang kuat dalam mengatur dan melaksanakan tindakan keamanan yang efektif.

"Hal ini tidak hanya berdampak positif pada fasilitas pelabuhan di Indonesia tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan seluruh infrastruktur maritim di mata dunia," terang Jon.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya