Berita

Staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi (tengah)/RMOL

Politik

Staf Hasto, Kusnadi Lapor Komnas HAM RI

RABU, 12 JUNI 2024 | 16:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi menyambangi Komnas HAM RI untuk melaporkan terkait penggeledahan penyitaan barang milik Hasto saat diperiksa dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, Kusnadi yang mengenakan batik bercorak coklat dan menggendong tas ranselnya, didampingi Tim Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy dan Joy Tobing. Mereka tiba di Gedung Komnas HAM RI sekitar pukul 15.30 WIB.

Setibanya di Gedung Komnas HAM, mereka menyempatkan menyapa awak media sebelum memasuki ruangan Sentra Layanan Informasi Pengaduan Komnas HAM RI untuk melapor.


“Nanti ya setelah ini ya temen-temen media,” ucap Ronny Talapessy.

Sebelum melapor ke Komnas HAM RI, Tim Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dewan Pengawas KPK.

Pelaporan itu dilakukan karena seorang penyidik KPK bernama Kompol Rosa Purbo Bekti disebut melakukan penggeledahan acara paksa terhadap ajudan Hasto, Kusnadi saat pemeriksaan di KPK. Dari penggeledahan itu, penyidik KPK menyita dua handphone milik Hasto, 1 HP milik Kusnadi, dan 1 tas berisi buku tabungan.

Selain melapor ke Dewas KPK, Tim Kuasa Hukum Hasto juga akan mengajukan gugatan praperadilan Ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Kita akan melaporkan kepada Dewas, Dewan Pengawas KPK, pertama. Yang kedua, kita akan mengajukan pra-pradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya