DPR RI meminta tanggung jawab pemerintah terkait biaya denda dari 490 ribu ton beras impor Bulog senilai Rp350 miliar yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Jawa Timur.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengatakan, atas kejadian itu, perlu dilakukan pengawasan teknis di lapangan akibat tertahannya 490 ribu ton beras impor Bulog tersebut.
Kata Nevi, jangan sampai denda yang harus dibayar Bulog sekitar Rp350 miliar akibat beras yang tertahan, menjadi tanggungan atau beban rakyat
"Ini akibat kurang koordinasi jadi pemerintah yang bertanggung jawab denda jangan dibebankan ke masyarakat dengan naiknya harga beras. Pengawasan teknis di lapangan harus ditingkatkan," kata Nevi kepada wartawan, Rabu (12/6).
Nevi tidak menampik apabila biaya denda akan berimbas kepada kenaikan harga di masyarakat. Namun, dia menekankan pentingnya menahan harga beras saat ini terlebih di momen hari raya Iduladha.
Lanjut legislator PKS itu, biaya denda yang muncul merupakan buntut dari kebijakan yang tidak terkoordinasi dan tersosialisasi dengan baik.
"Ini adalah kesalahan kurang koordinasi antara Badan Pangan Nasional dan Bulog," tandasnya.
Sekitar 490 ribu ton beras impor Bulog tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur. Situasi ini memungkinkan munculnya biaya denda yang harus dibayar Bulog sekitar Rp350 miliar.
Timbulnya potensi denda ini diduga akibat perubahan kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengharuskan impor menggunakan kontainer, padahal sebelumnya cukup memakai kapal besar.
Adapun sebagian beras impor di Tanjung Priok sudah bisa keluar berkat bantuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat kunjungan kerja ke pelabuhan. Kini barang sudah berada di gudang Bulog.
Sementara, Direktur Supply Chain Bulog Suyamto menyangkal kabar tersebut. Ia mengklaim semua proses pengimporan, pembongkaran dan pendistribusian beras impor sepanjang 2024 berjalan lancar.
"Saat ini sudah tidak ada antrean kapal di Priok," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/6).
