Berita

Kapolda Banten, Irjen Abdul Karim, saat konferensi pers/Ist

Presisi

Polda Banten Tetapkan 14 Tersangka Pemburu Badak Cula Satu

RABU, 12 JUNI 2024 | 07:20 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Polda Banten menetapkan 14 tersangka pemburu liar badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten.

Pengungkapan dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan 116 personel serta petugas Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilebur dalam Satgas TNUK.

Melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu (12/6), Kapolda Banten, Irjen Abdul Karim, mengatakan, awal mula pengungkapan terjadi saat pihaknya menerima laporan pada 29 Mei 2023.


"Selanjutnya dilakukan koordinasi dan membentuk tim gabungan bernama Satgas Ops TNUK, beranggotakan 116 personel gabungan dari Polda Banten dan Kementerian LHK,” kata Abdul Karim, dalam konferensi pers di Polda Banten.

Satgas berhasil mengungkap kasus pemburu badak liar dengan mengamankan 6 tersangka (4 orang DPO), serta barang bukti 360 senjata api rakitan, peluru, bubuk mesiu serta tulang belulang dari bangkai badak dan alat berburu lainnya.

Dari penangkapan pertama, Satgas terus melakukan penyelidikan dan pengejaran.

“Pada 26 November 2023 berhasil menangkap 1 DPO berinisial N sebagai pemburu atau penembak dengan barang bukti 2 unit senjata beserta amunisi dan 2 unit HT," kata Abdul Karim.

Selanjutnya, 17 Maret 2024, menangkap YG, yang berperan sebagai penjual, dengan barang bukti berupa handphone dan slip bukti transfer penjualan cula badak.

Kemudian, pada 23 April 2024 menangkap WL yang berperan sebagai penadah, yang membeli hasil perburuan. Berdasar bukti transfer, WL telah membeli cula badak dengan nilai Rp500 juta.

“Polda Banten telah menetapkan 14 tersangka, terdiri dari dua kelompok yang sudah membunuh kurang lebih 26 badak. Ada dua kelompok yang memimpin perburuan badak Jawa di TNUK," kata Abdul Karim.

Para tersangka dijerat Pasal 21 ayat (2) Huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo 55 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya