Berita

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menghadiri pertemuan informal tingkat Menteri Perdagangan D-8 di Istanbul, Turki, Selasa (11/6)/Istimewa

Politik

Indonesia Ajak Negara D-8 Ratifikasi dan Manfaatkan PTA untuk Tingkatkan Nilai Perdagangan

RABU, 12 JUNI 2024 | 04:31 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) mengajak negara-negara anggota D-8 untuk meratifikasi dan mengimplementasikan Preferential Trade Agreement (PTA) D-8. Hal ini untuk mencapai target perdagangan yang telah ditetapkan.

"Perdagangan antarnegara anggota D-8 kini mencapai 170 miliar dolar AS. Kita sepakat target perdagangan intra regional D-8 dapat meningkat hampir tiga kali lipat—menjadi 500 miliar dolar AS—pada 2030. Untuk itu PTA D-8 memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ambisius ini," ujar Zulhas, dalam pertemuan informal tingkat Menteri Perdagangan D-8 di Istanbul, Turki, Selasa (11/6).

Dalam forum itu, Zulhas juga mengumumkan bahwa Indonesia telah memulai implementasi PTA pada 1 Juni 2024.


"Karena Indonesia telah mengambil langkah signifikan tersebut, saya mengundang negara-negara anggota D-8 lainnya untuk mempercepat pelaksanaan proses ratifikasi dan bergabung dengan PTA," ajak Zulhas.

Lebih lanjut Zulhas menjelaskan, telah ditandatanganinya secara bersama Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa (DSM) merupakan elemen penting untuk memfasilitasi implementasi D-8 PTA.

"Untuk itu, saya dengan senang hati menyampaikan dukungan Indonesia agar PTA D-8 dapat berjalan efektif, salah satunya yaitu dengan cara menyepakati protokol DSM. Mekanisme Penyelesaian Sengketa ini penting untuk membangun rasa saling percaya dan mekanisme penyelesaian sengketa dagang di antara negara-negara anggota D-8," papar Ketua Umum PAN ini.

Zulhas meyakini implementasi D-8 PTA akan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dunia usaha. Namun, Indonesia juga menginginkan agar D-8 mengambil inisiatif yang lebih strategis.

"Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia bersiap menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri perdagangan D-8 tahun depan," tegasnya.

D-8 atau Developing 8 Countries mencakup 8 negara berkembang yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Delapan anggotanya mencakup Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya