Berita

Amien Rais/Ist

Politik

Tak Sependapat Dengan Amin Rais, Ikhyar Velayati: Rakyat Nyaman Pilpres Langsung

SELASA, 11 JUNI 2024 | 22:05 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Mantan Aktivis 98 Muhammad Ikhyar Velayati, membantah pendapat Amin Rais yang mengatakan perlunya Presiden kembali di pilih oleh MPR dengan alasan maraknya praktek money politik pada saat pilpres maupun pilkada

“Saya lihat justru rakyat sangat nyaman dengan sistem pilpres dan pilkada langsung, karena saat pilplres dan pilkadalah Rakyat merasa penting dan menjadi pemilik negara ini," jelas Ikhyar Di Medan, Sabtu (8/6/2024)

Sebelumnya di beritakan  Mantan Ketua MPR 1999-2004 Amien Rais, mendukung ide agar presiden dipilih kembali oleh MPR lewat amendemen UUD 1945.


Amien menyampaikan itu usai bertemu dengan pimpinan MPR di kompleks parlemen pada Rabu (5/6).

"Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan," kata Amien dalam konferensi pers

Amin melanjutkan," Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung, one man one vote mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun, ternyata mungkin," ucapnya

Menurut Ikhyar pendapat Amin Rais tidak sesuai masalah dengan solusi yang di tawarkan

"Pendapat Amin Rais ini tidak nyambung antara masalah dengan solusi, marak money politik kok sistemnya yang di ubah, solusinya harusnya adalah penegakan hukum di setiap proses pemilihan pilpres,Cakada maupun pileg, aparat hukum harus hadir dalam setiap proses tersebut,' tegas Ikhyar

Ikhyar menambahkan," fokus pemantauan aparat terletak pada elit partai maupun peserta pemilihan, karena merekalah pelaku dan sumber money politik tersebut, bukan rakyat," kata Ikhyar Ikhyar

Ikhyar mengatakan sistem Pilpres,pilkada maupun pileg langsung merupakan antitesa terhadap sistem Demokrasi yang di bangun Orde Baru

"Sistem demokrasi langsung dalam memilih presiden, Calon kepala daerah maupun anggota DPR/MPR saat ini merupakan antitesa terhadap sistem demokrasi yang di laksanakan oleh rezim Orde Baru yang otoriter dan penuh kepalsuan, dan ini merupakan amanah reformasi 98," ungkapnya

Ikhyar menganalisa, kekuatan politik yang mencoba merubah sistem pemilihan Presiden langsung kembali di pilih MPR cermin dari bangkitnya kekuatan Orde Baru

"Dalam transisi demokrasi dalam suatu negara, selalu ada kekuatan reformis dan kelompok kontra reformasi, parpol maupun elit politik yang sepakat dengan presiden di pilih kembali oleh MPR maupun Gubernur di pilih  DPRD cerminan dari bangkitnya kekuatan orde Baru," ujarnya Ikhyar.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya