Hingga saat ini, tidak ada produk multinasional di Indonesia yang terafiliasi Israel. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani, dalam pernyataannya baru-baru ini.
Menurutnya, hal tersebut telah dikonfirmasi kepada para pemegang merek yang menjual produk-produk tersebut di Indonesia. Dia juga meminta pemerintah segera bersuara mengklarifikasi kepada masyarakat terkait benar tidaknya ada produk-produk terafiliasi Israel itu.
“Kami telah informasikan kepada para pemegang merek yang menjual produk-produk yang disebut-sebut terafiliasi Israel itu, dan saya tidak menemukan bahwa dari mereka itu terafiliasi dengan Israel,” ujarnya, dikutip Selasa (11/6).
Karenanya, dia menyatakan keprihatinannya terhadap boikot yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap produk-produk mereka.
“Sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, saya ikut prihatin,” ucapnya.
PHRI telah menyarankan kepada masing-masing brand untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa mereka tidak terafiliasi dengan Israel. Tapi, lanjutnya, berita-berita boikot di masyarakat saat ini membuat klarifikasi yang mereka sampaikan menjadi tenggelam.
“Sebetulnya kepada masing-masing brand sudah kami minta untuk mereka mensosialisasikan ketidakterkaitan mereka dengan Israel. Tetapi, berita-berita yang terkait dengan masalah klarifikasi ini kelihatannya tenggelam dengan berita-berita yang lebih menyudutkan mereka,” tukasnya.
Menurut Haryadi, Starbucks, salah satu restoran yang disebut-sebut masyarakat terafiliasi Israel, ternyata mereka memberikan bantuan kemanusiaaan ke Gaza.
“Saya datangi Starbucks. Ternyata, mereka itu malah memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dia bantu Rp 5 miliar pas bertepatan dengan ulang tahun mereka,” tutur Haryadi.
Jadi, menurutnya, masyarakat semestinya harus bisa memilah mana berita yang benar dan tidak. Masyarakat bisa mengecek bagaimana keberadaaan dari perusahaan-perusahaan yang disebut-sebut sebagai terafiliasi Israel dan bagaimana sikap mereka terhadap Palestina.
Pada kenyataannya, mereka sebagai perusahaan multinasional, tidak terafiliasi dengan ideologi politik tertentu.
“Nah, ini yang mesti diklarifikasi. Yang saya lihat dan kebetulan apesnya itu adalah yang merupakan perusahaan Amerika. Tapi, kan tidak korporasinya, apalagi mereka beroperasi di berbagai negara. Mereka itu juga beroperasi di negara-negara yang masih berkonflik, negara-negara di Timur Tengah kok,” ungkapnya.
Sekali lagi ia menegaskan agar masyarakat jangan tergesa-gesa dan harus memilah. Karena, jika tidak, masyarakat Indonesia akan banyak yang terkena PHK karena dampak dari boikot tersebut.
Dia juga meminta pemerintah agar mau bersuara untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia itu sama sekali tidak terafiliasi dengan Israel.
“Memang harus pemerintah yang menyampaikan hal itu kepada masyarakat. Kita juga sudah minta kepada pemerintah untuk mengklarifikasinya. Tapi, sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait produk-produk yang dituding terafiliasi Israel itu,” ujarnya.
Dia mengatakan pemerintah juga harus segera melakukan dialog sosial dengan masyarakat untuk mendiskusikan terkait produk-produk terafiliasi Israel ini.
“Ini penting agar masyarakat bisa paham bahwa perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia itu memang melakukan bisnisnya secara profesional,” ucapnya.
