Berita

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Rencana Hasto Kristiyanto Kembali Diperiksa, Ini Kata KPK

SELASA, 11 JUNI 2024 | 17:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemeriksaan kembali kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai saksi kasus dugaan suap yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP merupakan kewenangan dan kebutuhan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Tim Jurubicara KPK, Budi Prasetyo saat ditanya soal rencana KPK kembali memanggil Hasto sebagai saksi kasus suap terkait PAW anggota DPR RI Dapil Sumsel I Fraksi PDIP periode 2019-2024.

"Pemeriksaan ke depan tentu itu menjadi kewenangan dan kebutuhan penyidik dalam proses pemeriksaan di perkara ini," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (11/6).


Mengingat sebelumnya, Hasto mengakui bahwa pemeriksaan pada Senin kemarin (10/6) belum masuk ke pokok perkara. Hal itu terjadi karena di tengah-tengah pemeriksaan, terjadi peristiwa penggeledahan terhadap asistennya, serta dilakukan penyitaan terhadap handphone serta buku catatan agenda milik Hasto.

"Pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara," kata Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/6).

Pemeriksaan belum masuk ke perkara pokok itu kata Hasto, dikarenakan stafnya bernama Kusnadi dipanggil tim penyidik dengan alasan dipanggil untuk bertemu dengannya.

"Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita," terang Hasto.

Tak terima dengan penyitaan itu, Hasto mengaku sempat berdebat dengan tim penyidik. Bahkan, Hasto protes ketika dirinya diperiksa tanpa diperbolehkan untuk didampingi pengacara.

"Dan kemudian ada handphone yang disita, dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya