Berita

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty/RMOL

Bawaslu

Bawaslu Luncurkan Peta Kerawanan Pilkada 2024 di Agustus

SELASA, 11 JUNI 2024 | 16:23 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Peta kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, direncanakan diluncurkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada bulan Agustus nanti.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan, penyusunan peta kerawanan Pilkada Serentak 2024 merupakan rincian dari Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) 2024 yang telah diluncurkan lama.

"Saat ini kami sedang berjalan proses pemetaan kerawanan. Jadi kalau di provinsi dan kabupaten kota namanya peta kerawanan," ujar Lolly kepada wartawan, Selasa (11/6).


Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu itu mengungkapkan, jajarannya bertugas memetakan kerawanan di masing-masing daerahnya.

"Nah, saat ini mereka sedang berproses, jadi nanti akan lahir peta kerawanan setiap provinsi setiap kabupaten/kota karena kan konteksnya masing-masing, nih beda-beda," kata Lolly.

"Bisa jadi politik uang itu misalnya rentan di DKI Jakarta tapi dia tidak masuk peta kerawanan misalnya di Yogyakarta, misalnya kayak gitu," sambungnya.

Oleh karena itu, mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat itu memastikan peluncuran akan dilakukan sebelum tahapan krusial dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kata Lolly, Bawaslu merencanakan peluncuran peta kerawanan Pilkada 2024 di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota sebelum pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah.

"Nah ini mereka berproses, kita akan launching di tanggal 22 Agustus sebelum pencalonan," tambah Lolly.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya