Berita

Kementerian Luar Negeri RI/Net

Dunia

Indonesia Sebut Proposal Gencatan Senjata Biden Penting untuk Rakyat Palestina

SELASA, 11 JUNI 2024 | 14:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pengadopsian Resolusi DK PBB 2735 terkait proposal tiga-fase gencatan senjata yang digariskan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mendapat sambutan baik dari pemerintah Indonesia.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform X pada Selasa (11/6), Kementerian Luar Negeri RI menyebut resolusi gencatan senjata itu penting guna mengakhiri penderitaan rakyat Palestina.

"Adopsi Resolusi DK PBB 2735 (2024) terkait proposal tiga-fase gencatan senjata merupakan langkah yg sudah lama tertunda, namun penting utk hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestina dan wujudkan gencatan senjata segera dan permanen di Gaza," cuit Kemlu RI.


Bersamaan dengan itu, pemerintah mendesak agar pihak berkonflik segera menyepakati gencatan senjata permanen.

"Indonesia mendesak semua pihak untuk mencapai kesepakatan sesegera mungkin demi memastikan gencatan senjata yg langgeng, bantuan segera bagi rakyat Palestina dan membuka jalan menuju implementasi solusi dua negara," tegasnya.

Dalam pemungutan suara pada Senin (10/6), 14 anggota DK PBB menyatakan dukungan terhadap resolusi gencatan senjata tiga fase. Sementara Rusia memilih abstain.

Aljazair, satu-satunya anggota DK PBB yang berasal dari Arab, mendukung resolusi tersebut karena diyakini mampu mendorong percepatan gencatan senjata di Gaza.

“Ini menawarkan secercah harapan bagi Palestina. Sudah waktunya menghentikan pembunuhan,” kata Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama.

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia memilih abstain karena menilai proposal Biden memiliki parameter yang tidak jelas. Tetapi karena negara Arab memberikan dukungan, Moskow tidak memvetonya.

“Kami tidak ingin menghalangi resolusi tersebut hanya karena, sejauh yang kami pahami, resolusi tersebut didukung oleh dunia Arab,” kata Nebenzia kepada dewan.

Proposal gencatan senjata Biden terdiri dari tiga tahap. Pada tahap pertama akan mencakup gencatan senjata penuh dan menyeluruh, penarikan pasukan IDF dari daerah berpenduduk dan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya