Berita

Kementerian Luar Negeri RI/Net

Dunia

Indonesia Sebut Proposal Gencatan Senjata Biden Penting untuk Rakyat Palestina

SELASA, 11 JUNI 2024 | 14:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pengadopsian Resolusi DK PBB 2735 terkait proposal tiga-fase gencatan senjata yang digariskan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mendapat sambutan baik dari pemerintah Indonesia.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform X pada Selasa (11/6), Kementerian Luar Negeri RI menyebut resolusi gencatan senjata itu penting guna mengakhiri penderitaan rakyat Palestina.

"Adopsi Resolusi DK PBB 2735 (2024) terkait proposal tiga-fase gencatan senjata merupakan langkah yg sudah lama tertunda, namun penting utk hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestina dan wujudkan gencatan senjata segera dan permanen di Gaza," cuit Kemlu RI.


Bersamaan dengan itu, pemerintah mendesak agar pihak berkonflik segera menyepakati gencatan senjata permanen.

"Indonesia mendesak semua pihak untuk mencapai kesepakatan sesegera mungkin demi memastikan gencatan senjata yg langgeng, bantuan segera bagi rakyat Palestina dan membuka jalan menuju implementasi solusi dua negara," tegasnya.

Dalam pemungutan suara pada Senin (10/6), 14 anggota DK PBB menyatakan dukungan terhadap resolusi gencatan senjata tiga fase. Sementara Rusia memilih abstain.

Aljazair, satu-satunya anggota DK PBB yang berasal dari Arab, mendukung resolusi tersebut karena diyakini mampu mendorong percepatan gencatan senjata di Gaza.

“Ini menawarkan secercah harapan bagi Palestina. Sudah waktunya menghentikan pembunuhan,” kata Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama.

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia memilih abstain karena menilai proposal Biden memiliki parameter yang tidak jelas. Tetapi karena negara Arab memberikan dukungan, Moskow tidak memvetonya.

“Kami tidak ingin menghalangi resolusi tersebut hanya karena, sejauh yang kami pahami, resolusi tersebut didukung oleh dunia Arab,” kata Nebenzia kepada dewan.

Proposal gencatan senjata Biden terdiri dari tiga tahap. Pada tahap pertama akan mencakup gencatan senjata penuh dan menyeluruh, penarikan pasukan IDF dari daerah berpenduduk dan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya