Indonesia Sebut Proposal Gencatan Senjata Biden Penting untuk Rakyat Palestina

Pengadopsian Resolusi DK PBB 2735 terkait proposal tiga-fase gencatan senjata yang digariskan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mendapat sambutan baik dari pemerintah Indonesia.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform X pada Selasa (11/6), Kementerian Luar Negeri RI menyebut resolusi gencatan senjata itu penting guna mengakhiri penderitaan rakyat Palestina.

"Adopsi Resolusi DK PBB 2735 (2024) terkait proposal tiga-fase gencatan senjata merupakan langkah yg sudah lama tertunda, namun penting utk hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestina dan wujudkan gencatan senjata segera dan permanen di Gaza," cuit Kemlu RI.

Bersamaan dengan itu, pemerintah mendesak agar pihak berkonflik segera menyepakati gencatan senjata permanen.

"Indonesia mendesak semua pihak untuk mencapai kesepakatan sesegera mungkin demi memastikan gencatan senjata yg langgeng, bantuan segera bagi rakyat Palestina dan membuka jalan menuju implementasi solusi dua negara," tegasnya.

Dalam pemungutan suara pada Senin (10/6), 14 anggota DK PBB menyatakan dukungan terhadap resolusi gencatan senjata tiga fase. Sementara Rusia memilih abstain.

Aljazair, satu-satunya anggota DK PBB yang berasal dari Arab, mendukung resolusi tersebut karena diyakini mampu mendorong percepatan gencatan senjata di Gaza.

“Ini menawarkan secercah harapan bagi Palestina. Sudah waktunya menghentikan pembunuhan,” kata Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama.

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia memilih abstain karena menilai proposal Biden memiliki parameter yang tidak jelas. Tetapi karena negara Arab memberikan dukungan, Moskow tidak memvetonya.

“Kami tidak ingin menghalangi resolusi tersebut hanya karena, sejauh yang kami pahami, resolusi tersebut didukung oleh dunia Arab,” kata Nebenzia kepada dewan.

Proposal gencatan senjata Biden terdiri dari tiga tahap. Pada tahap pertama akan mencakup gencatan senjata penuh dan menyeluruh, penarikan pasukan IDF dari daerah berpenduduk dan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina.