PKS Minta Pemerintah Tunda Pemberlakuan BPJS Kesehatan KRIS

Pemerintah bakal memberlakukan kebijakan BPJS Kesehatan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam waktu dekat. Dalam Perpres No.59/2024, BPJS Kesehatan KRIS bakal diterapkan pada 30 Juni 2024 ini.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dievaluasi atau ditunda.

Menurutnya, pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan sebelum bicara KRIS.

"Kami meminta agar program KRIS ini dievaluasi atau ditunda dulu. Masih terlalu dini menerapkan KRIS sementara di sistem kesehatan kita masih banyak PR dasar yang harus segera diselesaikan," kata Netty dalam keterangannya kepada media, Senin (10/6).

Legislator dari Fraksi PKS Ini mengatakan penerapan KRIS yang terburu-buru justru akan menambah deretan panjang masalah kesehatan di Indonesia.

"Banyak PR klasik di sistem kesehatan kita yang sampai saat ini belum selesai seperti perbaikan layanan, kekurangan nakes, obat-obatan, reaktifasi peserta non-aktif BPJS, tunggakan, ketersediaan kamar dan lain-lain yang harus tetap menjadi prioritas perbaikan,” tutupnya.