Navigasi

Home

Berita
RMTV
Indeks

Sosial Media

Facebook Instagram
X
 Tentang Kami Disclaimer Pedoman Media Siber RSS

Copyright © RMOL.ID

Pagu anggaran KPU tahun 2025 yang dipaparkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari/Repro

Politik

KPU Minta Anggaran Rp3,06 T, Mayoritas Belanja Pegawai dan Kantor

SENIN, 10 JUNI 2024 | 15:49 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan anggaran untuk tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan, anggaran yang dibutuhkan KPU pada tahun depan tercantum dalam Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan Menteri Keuangan tanggal 5 April 2024.

"KPU memperoleh Pagu Indikatif sebesar Rp3.062.311.327.000 (Rp3,06 triliun)," ujar Hasyim dalam penjelasannya di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR.


Dia merinci, secara umum besaran anggaran tersebut akan digunakan untuk dua pokok kerja KPU di tahun depan.

"Yaitu program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebanyak Rp290.243.036.000, atau sebesar 9,48 persen (dari total pagu)," urai Hasyim.

"Kemudian untuk program dukungan manajemen sebanyak Rp2.772.068.291.000 atau 90,52 persen," sambungnya.

Dari jumlah total tersebut, ternyata KPU mengalokasikan paling banyak untuk belanja pegawai dan kantor KPU di tingkat nasional hingga daerah. Sementara sisanya untuk dan anon operasional.

"Belanja operasional pegawai sebesar Rp1.547.640.191.000 (Rp1,54 triliun). Untuk belanja operasional KPU pusat, KPU 38 provinsi, dan 514 KPU Kabupaten/Kota sebesar Rp1.042.671.136.000. Dan belanja non operasional sebesar Rp472.000.000.000," tambah Hasyim.



Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya

Copyright © 2626 RMOL All rights reserved.