Berita

Anggota kabinet perang Benny Gantz/Net

Dunia

Frustrasi dengan Netanyahu, Benny Gantz Mundur dari Kabinet Perang

SENIN, 10 JUNI 2024 | 11:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Putus asa dengan kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, salah satu anggota kabinet perang Benny Gantz memilih untuk mengundurkan diri pada Minggu (9/6).

Dalam sebuah pernyataan di siaran televisi, Gantz menyampaikan kekecewaan terhadap Netanyahu karena lebih mengutamakan pertimbangan politik pribadinya daripada strategi pascaperang di Jalur Gaza.

“Netanyahu menghalangi kita untuk meraih kemenangan nyata (di Gaza). Itulah sebabnya kami meninggalkan pemerintahan darurat hari ini dengan berat hati, tapi dengan sepenuh hati,” ujarnya, seperti dimuat CNN.


Setelah menyatakan diri keluar dari kabinet darurat, Gantz mendesak Netanyahu untuk mengadakan pemilihan PM baru dalam beberapa bulan mendatang.

"Saya menyerukan kepada Netanyahu, tetapkan tanggal pemilu yang disepakati. Jangan biarkan rakyat kami terkoyak!" tegasnya.

Gantz sebelumnya memberikan tenggat waktu kepada Netanyahu menyusun rencana baru untuk perang melawan Hamas hingga Sabtu (8/6). Jika Gagal, maka dia tidak ragu untuk mundur dari kabinet.

Kendati demikian, rencana pengunduran dirinya ditunda sehari, menyusul berita bahwa pasukan Israel telah menyelamatkan empat sandera dalam sebuah operasi yang menurut para pejabat Gaza menyebabkan lebih dari 270 warga Palestina tewas.

Keluarnya Gantz dari kabinet tampaknya sudah bulat. Pasalnya Netanyahu sudah berusaha membujuk melalui unggahan di platform X, dia meminta Gantz bertahan sampai tujuan utama yakni menghancurkan Hamas tercapai.

"Benny, ini bukan waktunya untuk berpecah. Inilah saatnya untuk menggabungkan kekuatan. Warga Israel, kami akan melanjutkannya sampai kemenangan dan semua tujuan perang tercapai, yang paling penting adalah pembebasan semua sandera kami dan penghancuran Hamas,"  kata Netanyahu kepada Gantz.

Keputusan Gantz tidak menempatkan pemerintahan Netanyahu dalam bahaya langsung karena partainya bukan bagian dari koalisi perdana menteri, yang mempertahankan mayoritas dengan 64 kursi di Knesset.

Namun mereka akan meninggalkan kabinet perang, yang dibentuk empat hari setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, tanpa perwakilan dari partai mana pun selain Partai Likud pimpinan Netanyahu.

Selain perdana menteri, satu-satunya anggota pemerintahan darurat yang tersisa dengan kekuasaan pengambilan keputusan adalah Menteri Pertahanan Yoav Gallant, juga dari Likud.

Mantan diplomat Israel, di surat kabar Israel Haaretz, Alon Pinkas menilai keluarnya Gantz akan membuat pengambilan keputusan di Israel semakin tidak seimbang.

"Dia (Gantz) bergabung dengan pemerintah empat hari setelah tanggal 7 Oktober untuk menyeimbangkan hubungan dengan kelompok sayap kanan, mencegah pengambilan keputusan yang sembrono,” ujarnya.

Menurut Pinkas, tetap bergabung dalam kabinet perang akan membuat Gantz kehilangan popularitasnya di kalangan masyarakat. Terlebih warga Israel banyak yang mengecam kebijakan perang Netanyahu yang tidak kunjung berhasil membebaskan semua sandera.

“Semakin lama Gantz berada di pemerintahan, Gantz akan semakin lemah. Semakin mirip posisinya dengan posisi perdana menteri, maka ia akan semakin rugi di kedua pihak. Kelompok sayap kanan akan kembali ke negaranya dan kelompok tengah akan mencari pilihan lain," paparnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya