Berita

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi), Erik Hidayat/Repro

Politik

Tapera jadi Masalah karena Manfaatnya Tidak Terdeskripsikan dengan Baik

MINGGU, 09 JUNI 2024 | 23:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan gagasan bagus yang dikeluarkan pemerintah. Namun jadi cacat ketika nilai manfaat dari tabungan itu tidak terdeskripsikan dengan baik.

“Pada prinsipnya, mungkin konsep ini bagus, karena menyediakan rumah murah dan jangka panjang, untuk pembiayaan perumahan rakyat tanpa harus menambah beban terhadap APBN,” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi), Erik Hidayat, dalam diskusi virtual Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertema "Apakah Tapera Berhubungan dengan Kegagalan Pemerintah dalam Mengatasi Krisis Perumahan?" Minggu malam (9/6).

Lanjut Erik, masalah Tapera ini muncul lantaran pemerintah seolah memaksakan kehendak agar rakyat memberi masukan dana untuk negara lewat Tapera. Pemaksaan ini terlihat dengan cara pemotongan gaji secara sepihak.


“Kita bicara mengenai permasalahannya, nah sayangnya memang, ketika ide ini tercetus, yang keluar di pemerintahan itu adalah dari sisi negatifnya. Di mana potongan gaji untuk Tapera menjadi sorotan yang paling tajam di masyarakat,” tuturnya.

Permasalahan itu kembali memanas di tengah publik, lantaran pemerintah tidak memberikan gambaran atau penjelasan secara komprehensif mengenai manfaat yang didapat rakyat ketika menabung di Tapera itu.

“Manfaat yang diterima oleh peserta Tapera tidak pernah terdeskripsikan secara rinci dan secara tajam, ini membuat program yang seharusnya dirancang baik, tidak tereksekusi dengan baik. Jadi startnya saja sudah gagal,” tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya