Jemaah haji Indonesia. Ilustrasi/Net
Anak perusahaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), BPKH Limited, bakal mengelola sejumlah hotel di Arab Saudi, mampu melayani hingga 10 ribu jemaah haji Indonesia, mulai tahun depan.
Menurut Direktur BPKH Limited, Sidiq Haryono, saat ini pihaknya tengah memprioritaskan investasi pada akomodasi, agar ke depan tidak lagi menjadi konsumen di Tanah Suci.
"Pengelolaan atas hotel jadi prioritas utama dari BPKH Limited, bagaimana bisa menciptakan price control. Bayangkan, setiap tahun kita butuh hotel, sementara harga hotel terus naik. Kalau tidak investasi, kita hanya konsumen. Dan itu sangat rentan bagi sustainabilitas keuangan haji," kata Sidiq, lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (9/6).
Menurutnya, pengelolaan hotel di Arab Saudi akan dilakukan bertahap mulai tahun depan. Namun dia menargetkan mampu memenuhi kebutuhan 10 persen dari komponen biaya akomodasi hotel.
"Saat ini ada 170 hotel di Makkah, kami berharap tahun depan bisa memiliki hotel yang dikelola sendiri oleh BPKH Limited, dengan kapasitas 10 ribu jemaah haji," katanya.
Model bisnis perhotelan yang diterapkan BPKH Limited, kata Sidiq, berupa kontrak jangka panjang dengan pihak hotel selama musim haji, sehingga pengelolaan gedung dan manajemen dikelola oleh BPKH Limited.
"Bangunan itu kita kelola sendiri, dengan operator, manajemen, kita kelola sendiri, sehingga bisa menciptakan hotel yang berkuasa untuk warga Indonesia, dan benefitnya juga bagus, ditambah nilai investasinya masih acceptable, masih memungkinkan," tuturnya.
Menurut Sidiq, pihaknya tidak membangun hotel di Arab Saudi, karena biayanya sangat mahal. Perundangan-undangan di Arab Saudi juga tidak memungkinkan. Untuk itu pihaknya memilih kontrak jangka panjang, bergantung pada kapasitas hotel.
"Nah ini tergantung kapasitas. Saat ini yang digunakan Kemenag ada hotel dengan kapasitas 1.000 kamar tidur per hotel, berarti kita sewa 10 hotel. Tapi kalau ada hotel kapasitas 2.000 atau bahkan 5.000, berarti cukup dua atau tiga hotel saja," pungkasnya.
