Gelagat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disinyalir bakal mengubah sistem pemilihan presiden (pilpres) ke depan.
Wacana itu kembali dikemukakan pimpinan MPR beserta elite politik belakangan ini.
Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J Rachbini meyakini wacana yang dilontarkan Ketua MPR Bambang Soesatyo itu bakal memperparah iklim demokrasi Indonesia.
"Sistem baru yang menggantikan bisa jadi menjadi lebih buruk dan menghasilkan pemimpin tiran," tutur Didik kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (8/6).
Dia berpendapat, saat ini Indonesia tengah dihadapkan permasalahan demokrasi yang cukup serius. Sebab, terdapat masalah politik uang hingga praktik politik curang dalam pemenangan calon.
Namun menurut Didik, apabila sistem proporsional terbuka yang kini masyarakat bisa memilih langsung calon pemimpinnya diubah, yakni menjadi sistem proporsional tertutup atau pemilihan diwakilkan oleh anggota MPR. Maka bukan tidak mungkin praktik kecurangan akan lebih parah terjadi.
"Karena bisa mengendalikan lebih mudah para anggota DPR dan MPR yang memilih presiden. Pada saat ini pun presiden dapat dengan mudah mengendalikan pada anggota DPR melalui hanya beberapa pemimpin partainya," pungkas Didik.
