Partai Komunis Tiongkok (PKT) semakin canggih dan aktif dalam upaya mempengaruhi pemilihan umum dan pengambilan kebijakan di Eropa. Demikian kesimpulan dari penelitian yang baru-baru ini dilakukkan Association for International Affairs (AIF), sebuah wadah pemikir yang berbasis di Praha.
Laporan yang dirilis hanya beberapa hari sebelum pemilihan Parlemen Eropa, menyoroti semakin besarnya keterlibatan Tiongkok dalam campur tangan pemilu, sebuah taktik yang umumnya dikaitkan dengan Rusia. Para peneliti menemukan bahwa Tiongkok menggunakan berbagai metode, termasuk pengaruh politik, manipulasi informasi, penyuapan, dan spionase, untuk mempengaruhi pemilu dan proses pengambilan keputusan di Eropa.
Upaya Tiongkok mempengaruhi pemilu Eropa terjadi ketika hampir 400 juta pemilih di seluruh Eropa bersiap untuk melakukan pemungutan suara pada tanggal 6 hingga 9 Juni yang memilih anggota parlemen untuk lima tahun berikutnya. Hasil pemilu berpotensi mengubah lanskap politik dan mengubah sikap terhadap Tiongkok, sehingga memengaruhi sikap Uni Eropa terhadap campur tangan asing dalam proses demokrasi.
Kara Nemeckova dan Ivana Karaskova yang menulis laporan itu, menunjukkan bahwa upaya campur tangan Beijing didorong oleh kebutuhannya akan akses ke pasar Eropa untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memperoleh teknologi maju. Di tengah meningkatnya ketegangan dengan Washington, Partai Komunis Tiongkok memandang UE sebagai sekutu potensial jika mereka dapat mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat.
Selama dekade terakhir, menurut AIF, Partai Komunis Tiongkok telah terlibat dalam intervensi melalui dunia maya di setidaknya 10 pemilu di tujuh negara, terutama di kawasan Asia-Pasifik. Intervensi ini mencakup peretasan basis data pemilih, pembobolan server parlemen, dan melakukan serangan spear-phishing untuk mengumpulkan informasi intelijen.
Laporan terbaru dari Ceko menunjukkan bahwa campur tangan Tiongkok dalam pemilu di Eropa telah menjadi lebih kompleks, memanfaatkan berbagai teknik mulai dari mendorong dialog politik hingga terlibat dalam tindakan suap dan spionase. Khususnya, laporan tersebut mengutip reaksi Partai Komunis Tiongkok terhadap kunjungan Ketua Senat Republik Ceko saat itu, Milos Vystrcil, ke Taiwan pada bulan Agustus 2020 sebagai contoh taktik agresif Partai Komunis Tiongkok.
Serangan Cyber ??dan SpionaseDi antara pengungkapan baru-baru ini, kelompok peretasan yang didukung Partai Komunis Tiongkok yang dikenal sebagai APT31 telah melakukan serangan siber besar-besaran yang menargetkan pejabat, anggota parlemen, dan bisnis yang kritis terhadap Partai Komunis Tiongkok. Jaksa AS telah mengindikasikan bahwa kampanye spionase dunia maya ini menargetkan semua anggota Uni Eropa dari Aliansi Antar Parlemen untuk Tiongkok, sebuah koalisi yang bertujuan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh rezim Tiongkok.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa Partai Komunis Tiongkok menggunakan kampanye propaganda yang canggih untuk membentuk opini publik di Eropa, mempromosikan narasi yang selaras dengan kepentingannya dan menekan kritik terhadap kebijakan dalam negerinya. Upaya-upaya ini bertujuan untuk memenangkan dukungan pembuat kebijakan luar negeri terhadap isu-isu seperti Hong Kong, Taiwan, Xinjiang, dan praktisi Falun Gong.
Pengaruh terhadap Kelompok PolitikPKT berfokus pada keterlibatan dengan kekuatan politik sayap kanan dan sayap kiri di Eropa. Misalnya, Partai Alternatif untuk Jerman (AfD), sebuah partai sayap kanan, mengirimkan delegasi ke Tiongkok pada bulan Juni 2023. Namun, partai tersebut menghadapi kontroversi ketika seorang pembantu anggota AfD di Parlemen Eropa ditangkap atas tuduhan melakukan kegiatan mata-mata. Cina.
Demikian pula, Partai Komunis Tiongkok telah menjalin hubungan dengan para pemimpin partai sayap kiri, seperti Die Linke dari Jerman. Ketua Partai Komunis Tiongkok, Martin Schirdewan, bertemu dengan Liu Jianchao, direktur Departemen Internasional Partai Komunis Tiongkok, di Berlin pada bulan Oktober 2023. Keterlibatan ini bertujuan untuk mempromosikan kepentingan kebijakan luar negeri Partai Komunis Tiongkok dan melegitimasi kekuasaan Partai Komunis Tiongkok di tingkat internasional.
Laporan AIF juga menyimpulkan bahwa Parlemen Eropa sangat rentan terhadap risiko keamanan dan campur tangan asing. Dengan semakin dekatnya pemilu pada bulan Juni, terdapat kekhawatiran bahwa lanskap politik baru mungkin tidak cukup siap untuk mengatasi tantangan-tantangan ini atau tetap bersikap kritis terhadap Tiongkok.
Pemilihan Parlemen Eropa yang akan datang merupakan saat yang kritis, dengan potensi implikasi terhadap pendekatan Eropa terhadap pengaruh Tiongkok dan keberpihakan geopolitik yang lebih luas. Studi ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kewaspadaan dan respons strategis untuk menjaga proses demokrasi dari campur tangan asing.
