Berita

Jurubicara Hamas Palestina, Abu Obaida/Net

Dunia

Hamas Sambut Proposal Gencatan Senjata dengan Israel

SABTU, 08 JUNI 2024 | 22:04 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemimpin kelompok milisi Hamas Ismail Haniyeh mengatakan akan menerima segala keputusan untuk bisa mengakhiri agresi brutal di Jalur Gaza, Palestina.

"Hamas dan faksi perlawanan akan menangani secara serius dan positif setiap perjanjian yang didasarkan pada penghentian penuh agresi, penarikan total dan pertukaran tahanan," kata Haniyeh melalui Juru Bicara Hamas Abu Obaida, dikutip Middle East Monitor, Sabtu (8/6).

Respons ini menjadi tanda positif dari Hamas untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang terus bergejolak sejak 7 Oktober 2023.


Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebelumnya telah mengusulkan proposal gencatan senjata guna menekan serangan Israel di kawasan itu.

Rencana tersebut terdiri dari tiga fase yang mencakup beberapa tindakan kedua pihak. Setiap fase terdiri dari beberapa kesepakatan, seperti penarikan seluruh pasukan Israel, pertukaran sandera dari kedua belah pihak, hingga rekonstruksi ulang Gaza.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pihaknya tidak siap untuk menghentikan perang yang terjadi, dan menilai proposal gencatan senjata Biden tidak akurat.

Menurutnya, tentara akan terus berperang sampai mereka “menghilangkan” kapasitas Hamas untuk memerintah Gaza dan menimbulkan ancaman militer.

Seperti diketahui, proses mediasi untuk mengakhiri konflik itu sendiri sudah diinisiasi oleh beberapa negara seperti Mesir, Qatar, hingga AS. Namun, sejauh ini belum ada kesepakatan gencatan senjata yang terjadi secara permanen di Gaza.

Berbagai upaya dari seluruh pihak juga masih dilakukan guna menekan eskalasi konflik lebih lanjut. Namun Israel belum berniat untuk benar-benar mengakhiri perang tersebut.

Gugatan di Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ) bahkan masih belum cukup untuk menghentikan gempuran Tel Aviv. Sejauh ini, konflik tersebut sudah memasuki bulan ke delapan dan telah menewaskan lebih dari 36.500 warga Palestina.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya