Berita

Tokoh NU sekaligus Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah/Net

Politik

NU Bantah Konsesi Tambang Ormas Balas Budi Jokowi

SABTU, 08 JUNI 2024 | 12:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Konsesi tambang pemerintah untuk organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan bukanlah bentuk kompensasi politik dari Pilpres 2024.

Anggapan tersebut memang menyeruak lantaran ormas keagamaan dianggap ikut berjasa dalam pemenangan paslon yang didukung Presiden Joko Widodo, yakni Prabowo-Gibran. Salah satu ormas yang jadi sasaran isu ini adalah Nahdlatul Ulama (NU).

Namun demikian, tokoh NU sekaligus Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah membantah rumor tersebut. Ia menyatakan, pemerintahan Jokowi sudah lama ingin memberikan konsesi tambang ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).


“Tidak (bukan kompensasi). Sudah lama itu, dari 2020-2021 sampai Kongres Nasional di Jakarta kemudian dilanjut di Babel (Bangka Belitung), itu (konsesi tambang untuk ormas) terus dibicarakan,” kata Ikhsan dalam diskusi daring bertajuk Ormas Agama Urus Tambang Buat Apa?, Sabtu (8/6).

Konsesi tersebut juga hasil dari buah pikiran kedua belah pihak, bukan semata-mata dari Presiden Jokowi maupun PBNU.

“Pak Jokowi juga memberikan sinyal seperti itu dan dari ormas juga menangkapnya untuk kebaikan dan kemaslahatan,” sambung Ikhsan.

Ikhsan berpandangan, pemberian konsesi tambang kepada ormas keagaaman dan pihak swasta tidak berbeda. Keduanya sama-sama mempunyai bagian yang concern terhadap pertambangan.

“Ormas juga punya sayap-sayap yang mumpuni untuk menata kelola pertambangan,” pungkasnya.

Selain Ikhsan, hadir dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna; Tokoh Agama/Rohaniwan, Romo Benny Susetyo; dan Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmi Rady.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya