Berita

Kantor NewsBreak di di Mountain View, California/Net

Tekno

Terkait China, Aplikasi Agregasi Berita NewsBreak jadi Sorotan Senator AS

SABTU, 08 JUNI 2024 | 09:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Beberapa senator Amerika Serikat (AS) menyerukan pengawasan lebih ketat terhadap NewsBreak, sebuah aplikasi agregasi berita populer di Amerika Serikat.

Seruan tersebut dilakukan setelah adanya tinjauan Reuters terhadap dokumen pengadilan, email penghentian, dan memo perusahaan tahun 2022, yang mengungkapkan bahwa perusahaan asal China itu telah seringkali menggunakan alat kecerdasan buatan untuk menghasilkan berita yang salah.

Dalam setidaknya 40 kasus, dikatakan bahwa perusahaan telah menerbitkan cerita yang keliru, menciptakan cerita palsu dari situs berita lokal dengan menggunakan nama pena fiktif, dan mengangkat konten dari pesaingnya.


“Satu-satunya hal yang lebih menakutkan daripada sebuah perusahaan yang berurusan dengan berita-berita yang tidak diawasi dan dibuat secara artifisial, adalah perusahaan yang memiliki hubungan mendalam dengan pemerintah asing yang bermusuhan,” kata Senator Mark Warner, seorang Demokrat yang mengetuai Komite Intelijen, dikutip dari Reuters, Sabtu (8/6).

“Ini adalah contoh lain dari ancaman serius yang ditimbulkan oleh teknologi dari negara-negara yang menjadi perhatian. Ini juga merupakan pengingat bahwa kita memerlukan pendekatan holistik untuk mengatasi ancaman ini ?" kita tidak bisa memenangkan permainan ini dengan perusahaan individual," ujarnya.

NewsBreak diluncurkan di AS pada tahun 2015 sebagai anak perusahaan Yidian, aplikasi agregasi berita Tiongkok. Kedua perusahaan tersebut didirikan oleh Jeff Zheng, CEO NewsBreak, dan keduanya berbagi paten AS, terdaftar pada tahun 2015 untuk algoritma "Interest Engine", yang merekomendasikan konten berita berdasarkan minat dan lokasi pengguna.

Pada 2017 Yidian mendapat pujian dari pejabat Partai Komunis China atas efisiensinya dalam menyebarkan propaganda pemerintah.

“Laporan ini mengungkap pertanyaan serius tentang Newsbreak, hubungan historisnya dengan entitas yang membantu PKC, dan media yang terkait dengan pemerintah Tiongkok,” kata Perwakilan Raja Krishnamoorthi, pejabat tinggi Partai Demokrat di komite pemilihan DPR untuk Tiongkok, dalam sebuah referensi  kepada Yidian dan mantan investornya, outlet media yang terkait dengan negara, Phoenix New Media.

"Orang Amerika mempunyai hak atas transparansi penuh mengenai hubungan apa pun dengan Partai Komunis Tiongkok dari distributor berita, terutama berkaitan dengan penggunaan algoritma yang tidak jelas dan alat kecerdasan buatan untuk menghasilkan berita," tambahnya.

Anggota Parlemen AS dari Partai Republik, Elise Stefanik, mengatakan dukungan IDG Capital terhadap NewsBreak mengindikasikan bahwa aplikasi tersebut memang pantas mendapat pengawasan yang lebih ketat.

“Kami tidak bisa membiarkan musuh asing kami mengakses data warga negara Amerika untuk dijadikan senjata melawan kepentingan Amerika,” katanya.

NewsBreak adalah perusahaan start-up swasta, yang pendukung utamanya adalah perusahaan ekuitas swasta Francisco Partners yang berbasis di San Francisco, dan IDG Capital yang berbasis di Beijing, menurut laporan Reuters.  

Pada bulan Februari, IDG Capital ditambahkan ke daftar lusinan perusahaan Tiongkok yang menurut Pentagon diduga bekerja sama dengan militer Beijing.

IDG Capital mengatakan kepada Bloomberg pada bulan Februari bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan militer Tiongkok dan tidak termasuk dalam daftar tersebut.  IDG tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai reaksi anggota parlemen tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya