Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

Byar Pet Listrik Sumatera Jangan Sampai jadi Bahan Olok-olokan

SABTU, 08 JUNI 2024 | 09:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemadaman listrik serentak di sebagian wilayah Sumatera baru-baru ini wajib diinvestigasi oleh pemerintah dan PT PLN (Persero).

“Penyebab utamanya harus diketahui agar kita dapat memitigasi risiko kejadian serupa di masa-masa yang akan datang,” tegas Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu (8/6).

Pemadaman serentak pada 4-5 Juni lalu ini tidak bisa dipandang sebagai masalah sepele.


Jika melihat lebih jauh, kejadian serupa pernah terjadi di wilayah Jawa tahun 2019 silam. Saat itu, PLN jadi sasaran kritik publik karena pemadaman terjadi dengan alasan pohon tumbang.

Maka dari itu, pemadaman listrik di wilayah Sumatera harus diinvestigasi secara serius agar kinerja perusahaan BUMN ini tidak menjadi bahan olok-olokan publik.

“Ini kan jadi bahan olok-olok terkait keandalan listrik PLN. Tidak enak kami (sebagai wakil rakyat) mendengarnya,” tambah politisi PKS ini.

PLN, kata Mulyanto, perlu melakukan audit komprehensif secara berkala terhadap jaringan transmisi yang ada untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional. Apalagi pasokan listrik di Sumatera termasuk yang berlebih.

“Kita harus akui kerja keras PLN untuk menjaga listrik menerangi rumah-rumah keluarga kita dengan merawat kabel transmisi yang membentang dari Lampung sampai Aceh di Wilayah Sumatera ini. Jadi, sektor kelistrikan ini harus kita kuatkan.," tandasnya.

Pemadaman listrik besar-besaran terjadi sejak Selasa (4/6), hingga Rabu (5/6). Mulai dari Aceh hingga Lampung mengalami pemadaman bergilir dengan durasi yang bervariasi dari 10 hingga 24 jam.

Alasan PLN, pemadaman listrik terjadi karena adanya gangguan pada jaringan interkoneksi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Linggau-Lahat yang terhubung dengan sejumlah wilayah di Sumatera.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

September 2026, Industri Kayu Tertekan Karhutla

Rabu, 30 September 2026 | 20:27

Komisaris Asuransi Tokio Marine Indonesia Dicecar KPK Soal Pencairan Komisi Fiktif Asuransi Pelni

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Prabowo Minta Efisiensi APBN Tetap Terukur demi Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Insentif Pajak Gaji Karyawan di Bawah Rp10 Juta Berlanjut Hingga 2027

Rabu, 30 September 2026 | 19:51

Bulu Tangkis Sumbang 6 Medali Asian Games, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI

Rabu, 30 September 2026 | 19:36

Pancasila, Persatuan, dan Ujian Geopolitik

Rabu, 30 September 2026 | 19:23

33,2 Juta Keluarga Akan Terima Bantuan Beras 10 Kg selama Oktober-Desember

Rabu, 30 September 2026 | 19:12

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun di Kuartal IV 2026

Rabu, 30 September 2026 | 19:01

Dakwah Ekonomi Syarikat Islam Sejalan dengan Visi Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:34

Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan Badan Baru Bentukan Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:28

Selengkapnya