Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

Byar Pet Listrik Sumatera Jangan Sampai jadi Bahan Olok-olokan

SABTU, 08 JUNI 2024 | 09:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemadaman listrik serentak di sebagian wilayah Sumatera baru-baru ini wajib diinvestigasi oleh pemerintah dan PT PLN (Persero).

“Penyebab utamanya harus diketahui agar kita dapat memitigasi risiko kejadian serupa di masa-masa yang akan datang,” tegas Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu (8/6).

Pemadaman serentak pada 4-5 Juni lalu ini tidak bisa dipandang sebagai masalah sepele.


Jika melihat lebih jauh, kejadian serupa pernah terjadi di wilayah Jawa tahun 2019 silam. Saat itu, PLN jadi sasaran kritik publik karena pemadaman terjadi dengan alasan pohon tumbang.

Maka dari itu, pemadaman listrik di wilayah Sumatera harus diinvestigasi secara serius agar kinerja perusahaan BUMN ini tidak menjadi bahan olok-olokan publik.

“Ini kan jadi bahan olok-olok terkait keandalan listrik PLN. Tidak enak kami (sebagai wakil rakyat) mendengarnya,” tambah politisi PKS ini.

PLN, kata Mulyanto, perlu melakukan audit komprehensif secara berkala terhadap jaringan transmisi yang ada untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional. Apalagi pasokan listrik di Sumatera termasuk yang berlebih.

“Kita harus akui kerja keras PLN untuk menjaga listrik menerangi rumah-rumah keluarga kita dengan merawat kabel transmisi yang membentang dari Lampung sampai Aceh di Wilayah Sumatera ini. Jadi, sektor kelistrikan ini harus kita kuatkan.," tandasnya.

Pemadaman listrik besar-besaran terjadi sejak Selasa (4/6), hingga Rabu (5/6). Mulai dari Aceh hingga Lampung mengalami pemadaman bergilir dengan durasi yang bervariasi dari 10 hingga 24 jam.

Alasan PLN, pemadaman listrik terjadi karena adanya gangguan pada jaringan interkoneksi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Linggau-Lahat yang terhubung dengan sejumlah wilayah di Sumatera.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Anjlok Hampir 6 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:29

Trump dan Gedung Putih Unggah Peta Baru Selat Hormuz yang Bikin Panas Iran

Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:17

Wall Street Merah, Saham Teknologi Berguguran

Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:04

Harvard Didenda Rp947 Miliar atas Skandal Penjualan Bagian Tubuh Jenazah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:03

Dolar AS Bergerak Terbatas, Indeks DXY Menguat Tipis di Level 99,63

Rabu, 19 Agustus 2026 | 07:47

Logam Mulia Serempak Anjlok Dihantam Naiknya Imbal Hasil Obligasi

Rabu, 19 Agustus 2026 | 07:25

Bursa Eropa Loyo, Saham Teknologi Berguguran

Rabu, 19 Agustus 2026 | 07:06

Konsep Ketahanan Iklim Ala Indonesia Menggema di Forum Menteri LH Anggota BRICS

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06:59

Kenaikan Anggaran Pendidikan Harus Wujudkan Sekolah Dasar Gratis

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06:32

42 Pemegang Izin Kehutanan Ditindak Gegara Karhutla

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06:19

Selengkapnya