Berita

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad/RMOL

Politik

Gerindra: Amandemen UUD 1945 Hanya Wacana

SABTU, 08 JUNI 2024 | 00:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Partai Gerindra memastikan hingga kini belum ada pembicaraan dengan seluruh partai politik di DPR soal amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Kalau dibilang seluruh parpol sudah sepakat, saya ada crosscheck bahwa ternyata parpol-parpol belum diajak bicara. Jadi, itu hanya wacana," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (7/6).

Dasco juga menegaskan, fraksi-fraksi di DPR belum mengambil sikap terhadap wacana tersebut.


Meski mengetahui soal wacana amandemen UUD 1945, Dasco mengaku tidak tahu persis amandemen tersebut mengusulkan perubahan terhadap pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), seperti yang banyak diberitakan belakangan ini.

Kalaupun hal tersebut memang benar, Dasco menilai wacana seperti itu sebaiknya tidak dilakukan pada saat-saat menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pelantikan presiden dan wakil presiden seperti saat ini.

"Saya pikir isu atau wacana-wacana tersebut tidak perlu pada saat ini," tandas Wakil Ketua DPR RI ini.

Pada Kamis (6/6), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh seorang mahasiswa bernama Azhari. Pelaporan itu didasarkan berita-berita yang ada di media daring.

Di mana Bamsoet dianggap telah menyatakan bahwa semua fraksi menyetujui adanya amandemen UUD 1945.

Belakangan, Bamsoet sudah mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut seluruh partai politik sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945, termasuk tidak membicarakan tentang pemilihan presiden kembali di MPR.

"Saya hanya berbicara tentang adanya aspirasi melakukan kaji ulang amandemen UUD NRI 1945 secara menyeluruh. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada pernyataan semua parpol telah sepakat melakukan amandemen UUD 1945," ujar Bamsoet dalam keterangan resminya, Jumat (7/6).

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya