Gerindra: Amandemen UUD 1945 Hanya Wacana

Partai Gerindra memastikan hingga kini belum ada pembicaraan dengan seluruh partai politik di DPR soal amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Kalau dibilang seluruh parpol sudah sepakat, saya ada crosscheck bahwa ternyata parpol-parpol belum diajak bicara. Jadi, itu hanya wacana," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (7/6).

Dasco juga menegaskan, fraksi-fraksi di DPR belum mengambil sikap terhadap wacana tersebut.

Meski mengetahui soal wacana amandemen UUD 1945, Dasco mengaku tidak tahu persis amandemen tersebut mengusulkan perubahan terhadap pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), seperti yang banyak diberitakan belakangan ini.

Kalaupun hal tersebut memang benar, Dasco menilai wacana seperti itu sebaiknya tidak dilakukan pada saat-saat menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pelantikan presiden dan wakil presiden seperti saat ini.

"Saya pikir isu atau wacana-wacana tersebut tidak perlu pada saat ini," tandas Wakil Ketua DPR RI ini.

Pada Kamis (6/6), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh seorang mahasiswa bernama Azhari. Pelaporan itu didasarkan berita-berita yang ada di media daring.

Di mana Bamsoet dianggap telah menyatakan bahwa semua fraksi menyetujui adanya amandemen UUD 1945.

Belakangan, Bamsoet sudah mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut seluruh partai politik sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945, termasuk tidak membicarakan tentang pemilihan presiden kembali di MPR.

"Saya hanya berbicara tentang adanya aspirasi melakukan kaji ulang amandemen UUD NRI 1945 secara menyeluruh. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada pernyataan semua parpol telah sepakat melakukan amandemen UUD 1945," ujar Bamsoet dalam keterangan resminya, Jumat (7/6).