Berita

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono/RMOL

Politik

Tanggapi Unggahan ‘All Eyes on Papua’, AHY: Pemerintah Tak Nomorduakan Papua

JUMAT, 07 JUNI 2024 | 20:38 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Unggahan 'All Eyes on Papua' yang ramai dibincangkan di media sosial ditanggapi Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono. Isu ini menyinggung hutan Papua yang akan dibabat untuk dijadikan perkebunan sawit.

Menurut sosok yang akrab disapa AHY itu, kebijakan di Papua terkait pembangunan ekonomi harus benar-benar tepat sasaran.

"(Papua) diperlakukan adil, tidak dinomorduakan dan justru kita fokus pada mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah-daerah lain," katanya saat memaparkan progres 100 hari kerja sebagai Menteri ATR/BPN dikantornya kawasan Jakarta Selatan, Jumat (7/6).


Ketua Umum Partai Demokrat itu mengakui pembangunan ekonomi di Papua dibutuhkan lahan yang tidak sedikit. Karena itu, diperlukan kontribusi masyarakat dalam pembangunan tersebut.

"Yang penting bagi saya, bagaimana semuanya ditetapkan, dengan melibatkan semua warga Papua asli di sana, yang jelas dimengerti bahwa tujuan pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat setempat dan berkontribusi pada ekonomi nasional," jelasnya.

Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menambahkan, Kementerian yang dipimpinnya selalu mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Papua.

"Kami Kementerian ATR/BPN tidak ingin berkomentar terlalu jauh, termasuk urusan politiknya, tapi yang jelas kami secara prinsip ingin memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan juga kita ingin menjaga kedaulatan dan juga rasa nyaman bagi masyarakat," pungkasnya.

Tagar All Eyes On Papua viral di media sosial  menarasikan, "Hutan di Papua tepatnya di Boven Digoel yang luasnya 36 ribu hektare atau lebih dari separuh luas Jakarta akan dibangun perkebunan sawit".

Selanjutnya, pada 27 Mei 2024, masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, berdemo di depan Mahkamah Agung dan menolak pembabatan hutan, karena hutan itu merupakan hutan adat tempat penghidupan secara turun-temurun, serta sumber pangan, budaya, dan sumber air.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya