Berita

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono/RMOL

Politik

Tanggapi Unggahan ‘All Eyes on Papua’, AHY: Pemerintah Tak Nomorduakan Papua

JUMAT, 07 JUNI 2024 | 20:38 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Unggahan 'All Eyes on Papua' yang ramai dibincangkan di media sosial ditanggapi Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono. Isu ini menyinggung hutan Papua yang akan dibabat untuk dijadikan perkebunan sawit.

Menurut sosok yang akrab disapa AHY itu, kebijakan di Papua terkait pembangunan ekonomi harus benar-benar tepat sasaran.

"(Papua) diperlakukan adil, tidak dinomorduakan dan justru kita fokus pada mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah-daerah lain," katanya saat memaparkan progres 100 hari kerja sebagai Menteri ATR/BPN dikantornya kawasan Jakarta Selatan, Jumat (7/6).


Ketua Umum Partai Demokrat itu mengakui pembangunan ekonomi di Papua dibutuhkan lahan yang tidak sedikit. Karena itu, diperlukan kontribusi masyarakat dalam pembangunan tersebut.

"Yang penting bagi saya, bagaimana semuanya ditetapkan, dengan melibatkan semua warga Papua asli di sana, yang jelas dimengerti bahwa tujuan pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat setempat dan berkontribusi pada ekonomi nasional," jelasnya.

Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menambahkan, Kementerian yang dipimpinnya selalu mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Papua.

"Kami Kementerian ATR/BPN tidak ingin berkomentar terlalu jauh, termasuk urusan politiknya, tapi yang jelas kami secara prinsip ingin memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan juga kita ingin menjaga kedaulatan dan juga rasa nyaman bagi masyarakat," pungkasnya.

Tagar All Eyes On Papua viral di media sosial  menarasikan, "Hutan di Papua tepatnya di Boven Digoel yang luasnya 36 ribu hektare atau lebih dari separuh luas Jakarta akan dibangun perkebunan sawit".

Selanjutnya, pada 27 Mei 2024, masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, berdemo di depan Mahkamah Agung dan menolak pembabatan hutan, karena hutan itu merupakan hutan adat tempat penghidupan secara turun-temurun, serta sumber pangan, budaya, dan sumber air.


Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

UPDATE

AKBP Didik Konsumsi Serbuk Haram sejak 2019

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:10

Anggaran Pendidikan Bisa Dioptimalkan Tanpa Direcoki MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:08

THR di Jakarta Harus Cair Paling Lambat Dua Pekan sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:25

Ibnu Muljam, Pembunuh Ali yang Hafal Al-Qur'an

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:11

PDIP Sesalkan MBG Sedot Dana Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:01

Ubunubunomologi

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:34

MBG Sah Pakai Anggaran Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:11

Golkar Dukung Impor 105 Ribu Mobil India Ditunda

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:00

Arief Poyuono: Megawati Dukung Program MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:25

Aksi Anarkis Mahasiswa di Polda DIY Ancam Demokrasi

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:23

Selengkapnya