Berita

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono/RMOL

Politik

Tanggapi Unggahan ‘All Eyes on Papua’, AHY: Pemerintah Tak Nomorduakan Papua

JUMAT, 07 JUNI 2024 | 20:38 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Unggahan 'All Eyes on Papua' yang ramai dibincangkan di media sosial ditanggapi Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono. Isu ini menyinggung hutan Papua yang akan dibabat untuk dijadikan perkebunan sawit.

Menurut sosok yang akrab disapa AHY itu, kebijakan di Papua terkait pembangunan ekonomi harus benar-benar tepat sasaran.

"(Papua) diperlakukan adil, tidak dinomorduakan dan justru kita fokus pada mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah-daerah lain," katanya saat memaparkan progres 100 hari kerja sebagai Menteri ATR/BPN dikantornya kawasan Jakarta Selatan, Jumat (7/6).


Ketua Umum Partai Demokrat itu mengakui pembangunan ekonomi di Papua dibutuhkan lahan yang tidak sedikit. Karena itu, diperlukan kontribusi masyarakat dalam pembangunan tersebut.

"Yang penting bagi saya, bagaimana semuanya ditetapkan, dengan melibatkan semua warga Papua asli di sana, yang jelas dimengerti bahwa tujuan pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat setempat dan berkontribusi pada ekonomi nasional," jelasnya.

Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menambahkan, Kementerian yang dipimpinnya selalu mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Papua.

"Kami Kementerian ATR/BPN tidak ingin berkomentar terlalu jauh, termasuk urusan politiknya, tapi yang jelas kami secara prinsip ingin memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan juga kita ingin menjaga kedaulatan dan juga rasa nyaman bagi masyarakat," pungkasnya.

Tagar All Eyes On Papua viral di media sosial  menarasikan, "Hutan di Papua tepatnya di Boven Digoel yang luasnya 36 ribu hektare atau lebih dari separuh luas Jakarta akan dibangun perkebunan sawit".

Selanjutnya, pada 27 Mei 2024, masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, berdemo di depan Mahkamah Agung dan menolak pembabatan hutan, karena hutan itu merupakan hutan adat tempat penghidupan secara turun-temurun, serta sumber pangan, budaya, dan sumber air.


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Gibran Mundur Saja

Selasa, 03 November 2026 | 04:20

Investasi Jakarta Tembus Rp249,3 Triliun

Selasa, 03 November 2026 | 04:08

MUI Apresiasi Pencopotan Kapolres Sukoharjo

Selasa, 03 November 2026 | 03:17

DJP Buka-bukaan soal Pajak Digital yang Disebut Hashim

Selasa, 03 November 2026 | 03:05

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Putusan MA soal Suket Gibran Jadi Momentum Akhiri Bayang-Bayang Jokowi

Selasa, 03 November 2026 | 02:13

Sikap Responsif Kapolri Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

Selasa, 03 November 2026 | 02:05

RI Pamer Latihan Militer Gabungan Tiga Bidang di Forum Pertahanan ASEAN

Selasa, 03 November 2026 | 01:40

Anies Temui Seniman Iman Soleh di Bandung, Ini Kisahnya

Selasa, 03 November 2026 | 01:29

PAM Jaya Sumbang Dividen Rp257 Miliar

Selasa, 03 November 2026 | 01:07

Selengkapnya