Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono/RMOL
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku rutin belanja masalah pertanahan sejak dilantik pada 21 April 2024.
Dari proses belanja masalah itu, AHY mengaku menemukan banyak persoalan. Salah satunya berkaitan dengan mafia tanah.
"Komitmen kita akan terus gebuk mafia tanah tanpa ragu-ragu," tegas AHY saat menyampaikan progres 100 hari kerja menjadi Menteri ATR/BPN di kantornya di Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Jumat (7/6).
AHY melanjutkan, saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo, ada tiga hal yang ditekankan.
Pertama, mendorong penerapan sertipikat tanah elektronik agar lebih masif.
Kedua, melakukan revisi peraturan terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading dan terakhir mempercepat pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Dengan bekal kepemimpinan yang dimilikinya, AHY berusaha belajar cepat, untuk menyerap berbagai data dan informasi mengenai berbagai kebijakan pertanahan dan tata ruang.
"Prinsipnya Kementerian ATR/BPN akan mempercepat segala urusan dan segera kami mengeluarkan sertipikat asalkan tanah tersebut clear and clean. Karena kalau tidak, hanya akan menanam bom waktu karena akan meledak di kemudian hari," kata AHY.
Ketua Umum Partai Demokrat itu menambahkan, sertipikat elektronik adalah solusi untuk mengatasi berbagai masalah pertanahan karena sulit diduplikasi atau dipalsukan oleh mafia tanah.
"Nah jadi tolong teman-teman media bisa bantu menjelaskan kepada publik agar manfaat dari sertifikasi elektronik ini ril bukan hanya sekedar gaya-gayaan aja, bukan hanya ikut tren," pungkas AHY.
