Berita

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Hukum

Soal Pemeriksaan Hasto KPK Bantah Berpolitik

JUMAT, 07 JUNI 2024 | 07:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada unsur politik terkait pemeriksaan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai saksi dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku (HM), Caleg PDIP.

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, merespons tuduhan bahwa KPK tengah berpolitik, dengan memanggil Hasto sebagai saksi, Senin (10/6), pekan depan.

"Yang benar, ada informasi baru yang masuk, ya kami tindaklanjuti, itu saja. Kebetulan ada informasi baru, sehingga kami panggil beberapa orang. Kemarin 3 orang lebih sudah dipanggil dan diperiksa," katanya, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (7/6).


Informasi yang baru baru masuk itu, tambah Ali, tentu perlu didalami juga, termasuk kepada Hasto. Informasi yang dimaksud mulai soal keberadaan Harun hingga adanya pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan.

"Jadi kami perlu konfirmasi. Jadi bukan karena hal lain, tapi ketika ada informasi baru ya wajib bagi kami untuk menindaklanjuti," pungkas Ali.

Sebelumnya, tim penyidik telah memeriksa orang dekat Hasto, Simeon Petrus (tim advokasi Pemilihan Umum PDIP), menantu Simeon bernama Hugo Ganda (mahasiswa), serta seorang mahasiswa lain yang merupakan kerabat Hugo, bernama Melita de Grave (mahasiswa).

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya