Berita

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Hukum

Soal Pemeriksaan Hasto KPK Bantah Berpolitik

JUMAT, 07 JUNI 2024 | 07:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada unsur politik terkait pemeriksaan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai saksi dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku (HM), Caleg PDIP.

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, merespons tuduhan bahwa KPK tengah berpolitik, dengan memanggil Hasto sebagai saksi, Senin (10/6), pekan depan.

"Yang benar, ada informasi baru yang masuk, ya kami tindaklanjuti, itu saja. Kebetulan ada informasi baru, sehingga kami panggil beberapa orang. Kemarin 3 orang lebih sudah dipanggil dan diperiksa," katanya, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (7/6).


Informasi yang baru baru masuk itu, tambah Ali, tentu perlu didalami juga, termasuk kepada Hasto. Informasi yang dimaksud mulai soal keberadaan Harun hingga adanya pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan.

"Jadi kami perlu konfirmasi. Jadi bukan karena hal lain, tapi ketika ada informasi baru ya wajib bagi kami untuk menindaklanjuti," pungkas Ali.

Sebelumnya, tim penyidik telah memeriksa orang dekat Hasto, Simeon Petrus (tim advokasi Pemilihan Umum PDIP), menantu Simeon bernama Hugo Ganda (mahasiswa), serta seorang mahasiswa lain yang merupakan kerabat Hugo, bernama Melita de Grave (mahasiswa).

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya