Berita

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Hukum

Soal Pemeriksaan Hasto KPK Bantah Berpolitik

JUMAT, 07 JUNI 2024 | 07:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada unsur politik terkait pemeriksaan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai saksi dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku (HM), Caleg PDIP.

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, merespons tuduhan bahwa KPK tengah berpolitik, dengan memanggil Hasto sebagai saksi, Senin (10/6), pekan depan.

"Yang benar, ada informasi baru yang masuk, ya kami tindaklanjuti, itu saja. Kebetulan ada informasi baru, sehingga kami panggil beberapa orang. Kemarin 3 orang lebih sudah dipanggil dan diperiksa," katanya, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (7/6).


Informasi yang baru baru masuk itu, tambah Ali, tentu perlu didalami juga, termasuk kepada Hasto. Informasi yang dimaksud mulai soal keberadaan Harun hingga adanya pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan.

"Jadi kami perlu konfirmasi. Jadi bukan karena hal lain, tapi ketika ada informasi baru ya wajib bagi kami untuk menindaklanjuti," pungkas Ali.

Sebelumnya, tim penyidik telah memeriksa orang dekat Hasto, Simeon Petrus (tim advokasi Pemilihan Umum PDIP), menantu Simeon bernama Hugo Ganda (mahasiswa), serta seorang mahasiswa lain yang merupakan kerabat Hugo, bernama Melita de Grave (mahasiswa).

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya