Berita

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Hukum

Soal Pemeriksaan Hasto KPK Bantah Berpolitik

JUMAT, 07 JUNI 2024 | 07:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada unsur politik terkait pemeriksaan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai saksi dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku (HM), Caleg PDIP.

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, merespons tuduhan bahwa KPK tengah berpolitik, dengan memanggil Hasto sebagai saksi, Senin (10/6), pekan depan.

"Yang benar, ada informasi baru yang masuk, ya kami tindaklanjuti, itu saja. Kebetulan ada informasi baru, sehingga kami panggil beberapa orang. Kemarin 3 orang lebih sudah dipanggil dan diperiksa," katanya, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (7/6).


Informasi yang baru baru masuk itu, tambah Ali, tentu perlu didalami juga, termasuk kepada Hasto. Informasi yang dimaksud mulai soal keberadaan Harun hingga adanya pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan.

"Jadi kami perlu konfirmasi. Jadi bukan karena hal lain, tapi ketika ada informasi baru ya wajib bagi kami untuk menindaklanjuti," pungkas Ali.

Sebelumnya, tim penyidik telah memeriksa orang dekat Hasto, Simeon Petrus (tim advokasi Pemilihan Umum PDIP), menantu Simeon bernama Hugo Ganda (mahasiswa), serta seorang mahasiswa lain yang merupakan kerabat Hugo, bernama Melita de Grave (mahasiswa).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya