Berita

Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud Ungkap Kalau Badut Menghuni Istana, Ini yang Terjadi

JUMAT, 07 JUNI 2024 | 05:14 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara, Mahfud MD menggunakan nada satir dalam mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Dalam cuitan dalam akun media X pribadinya, Mahfud mengutip sebuah pepatah Turki tentang pemerintahan. Dia mengungkapkan bahwa pepatah itu diperolehnya dari kiriman seorang teman mantan pejabat tinggi yang tidak disebutkan namanya.

“Seorang teman mantan Pejabat Tinggi mengirim pepatah Turki ini kepada saya: "Kalau badut menghuni istana, dia bukannya jadi raja; melainkan istana lah yang menjadi panggung sirkus," tulis Mahfud dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/6).


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebut bahwa seorang teman itu tidak menjelaskan apa maksudnya.

“Dia tak menjelaskan apa pun dan hanya bilang, Ini pepatah Turki," sambungnya.

Dalam cuitannya itu, Mahfud juga menyertakan kalimat aslinya dalam Bahasa Inggris yang berbunyi: “When a clown moves into a palace, he doesn't become a king. The palace becomes a circus”. Di bawahnya kemudian tertulis Turkish Proverb.

Praktis cuitan Mahfud itu dibanjiri komentar netizen yang sebagian besar bersepakat dengannya.

Besar dugaannya, cuitan ini menyindir keras pemerintahan Jokowi yang telah melakukan akrobat hukum demi kepentingan politiknya.

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan hal tersebut dalam kanal Youtube Mahfud MD Official.

Dengan nada keras, Mahfud mengkritisi keluarnya Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat batas usia minimal calon kepala daerah pada Pilkada 2024.

“Negara ini cara berhukumnya sudah rusak dan dirusak, biar saja busuk tambah busuk, biar nanti kebusukan itu akan runtuh sendiri suatu saat. Apa yang kau mau lakukan, lakukan saja mumpung anda masih punya posisi untuk melakukan. Tapi suatu saat, kebusukan itu bisa memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama,” tandas Mahfud.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya