Anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dipastikan tidak akan kurang, karena sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari.
Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Suhajar Diantoro menjelaskan, pendanaan Pilkada Serentak 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kemendagri, kata dia, telah memastikan ketersediaan anggaran Pilkada melalui kebijakan dan asistensi terhadap Pemda, khususnya terkait penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama dengan stakeholder terkait.
"Kemendagri untuk mendukung ini pertama, kami memastikan bahwa daerah menyiapkan anggaran," ujar Suhajar dalam Seminar yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bertajuk "Membangun Pilkada Sukses, Aman, Partispatif", di Halla Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (5/6).
Dia mengungkapkan, strategi pendanaan Pilkada Serentak yang berasak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dilaksanakan sejak tahun lalu.
"Dan untuk meringankan beban APBD 2024, maka kami membuat kebijakan agar pendanaan Pilkada Serentak 2024 itu dananya sudah disiapkan sejak tahun 2023," ungkapnya.
Selain itu, dia juga memastikan Kemendagri juga telah memberikan fasilitasi dukungan dalam hal sarana dan prasarana untuk kesuksesan Pilkada Serentak 2024.
Sebagi contoh, Suhajar menyebutkan kebijakan pinjam pakai aset pemerintah daerah untuk pihak penyelenggara Pilkada, baik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah.
Sedangkan untuk pengamanan Pilkada Serentak 2024, Suhajar memastikan koordinasi telah dibangun Kemendagri dengan TNI dan Polri.
"Tetapi di paling ujung itu kita (juga) menyiapkan Satlinmas. Jadi satu polisi akan membawahi berapa Satlinmas, itu jumlah Satlinmas yang sudah disiapkan 1.244.990 orang dan di-back-up oleh Satpol PP," tambahnya.
