Berita

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni/RMOL

Hukum

Tidak Tahu Uang Sembako Kementan Mengalir ke Nasdem, Hakim Pertanyakan Tugas Ahmad Sahroni

RABU, 05 JUNI 2024 | 15:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Selain persoalan uang ratusan juta rupiah, Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni juga mengaku tidak tau adanya sembako, telor hingga sapi kurban dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kepentingan partai yang dipimpin Surya Paloh.

Ketidaktahuan Sahroni itu disampaikan dia ketika menjadi saksi di luar berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (5/6).

Sahroni mengatakan, dirinya tidak mengetahui adanya pembagian sembako yang disebarkan ke 34 provinsi kepada pengurus Partai Nasdem di daerah. Sembako tersebut berasal dari Kementan.


"Jadi pekerjaan saudara sebagai bendahara umum gimana? ini kan semua menyangkut anggaran, ini sembako ke 34 provinsi, masa saudara nggak ada yang datang. Ini kan untuk kepentingan partai, kenapa saya bilang begitu, apakah saudara tahu bahwa sembako-sembako itu di 34 provinsi itu, diterima oleh pengurus Partai Nasdem," tanya Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh kepada saksi Sahroni.

Mendengar pertanyaan itu, Sahroni pun menjawab tidak mengetahuinya. Padahal kata Hakim, sembako yang disebarkan oleh organisasi sayap Partai Nasdem, yakni Garnita Malahayati terdapat atribut Nasdem.

"Atribut Partai Nasdem itu melekat semua pak. Ini telur, yang sembako, ada nggak? Itu pertanyaan saya kemarin kan berdasarkan keterangan Joice, sembako itu disebarkan ke 34 provinsi, 200 kotak, tau saudara?" tanya Hakim Ketua Rianto.

Sahroni pun menjelaskan bahwa, setiap kegiatan organisasi sayap partai, tidak selalu perintah dari Partai Nasdem. Bahkan kata Sahroni, Ketua Umum (Ketum) Nasdem, Surya Paloh tidak pernah menyampaikan perintah untuk membagikan sembako, telor, hingga sapi kurban, baik perintah secara lisan maupun tertulis.

"Tidak selalu ketua umum memerintahkan secara lisan atau tulisan kepada sayap partai untuk melakukan hal tersebut. Itu adalah tanggung jawabnya ketua umum sayap partai tersebut," terang Sahroni.

Hakim menjelaskan, bahwa kegiatan Garnita Malahayati Nasdem juga untuk kepentingan Nasdem. Sehingga, seharusnya pengurus Nasdem mengetahuinya.

"Itu kan kepentingan partai Pak. Masa pengurus tidak tahu? Kalau memang ada kejanggalan, partai mengatakan stop, nggak ada gerakan seperti itu, kami tidak ada memerintahkan saudara seperti itu. Saudara tahu tapi saudara diam, atau pengurus diam berarti menyetujui kegiatan itu. Itu maksud saya," tutur Hakim Ketua Rianto.

Sahroni memastikan, ketika ada kegiatan kebaikan yang berasal dari uang pribadi, pihaknya bangga. Akan tetapi, jika sumber uangnya tidak jelas atau berasal dari fasilitas negara, dirinya memastikan melarangnya.

"Apakah saudara tau bahwa sumber dana untuk pembagian sembako itu dari mana? Sama, modusnya sama. Melapor ke Pak Menteri, Pak Menteri koordinasi dengan Kasdi Subagyono sebagai Sekjen, Kasdi Subagyono mengatakan ada dirjen-dirjen yang lain yang membidangi itu. Itulah sumber dananya, sampai berhasil itu. Tidak tahu ya saudara ya, 200 kotak loh itu," jelas Hakim Ketua Rianto yang kembali dijawab tidak tau oleh saksi Sahroni.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya