Berita

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni/RMOL

Hukum

Tidak Tahu Uang Sembako Kementan Mengalir ke Nasdem, Hakim Pertanyakan Tugas Ahmad Sahroni

RABU, 05 JUNI 2024 | 15:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Selain persoalan uang ratusan juta rupiah, Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni juga mengaku tidak tau adanya sembako, telor hingga sapi kurban dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kepentingan partai yang dipimpin Surya Paloh.

Ketidaktahuan Sahroni itu disampaikan dia ketika menjadi saksi di luar berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (5/6).

Sahroni mengatakan, dirinya tidak mengetahui adanya pembagian sembako yang disebarkan ke 34 provinsi kepada pengurus Partai Nasdem di daerah. Sembako tersebut berasal dari Kementan.


"Jadi pekerjaan saudara sebagai bendahara umum gimana? ini kan semua menyangkut anggaran, ini sembako ke 34 provinsi, masa saudara nggak ada yang datang. Ini kan untuk kepentingan partai, kenapa saya bilang begitu, apakah saudara tahu bahwa sembako-sembako itu di 34 provinsi itu, diterima oleh pengurus Partai Nasdem," tanya Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh kepada saksi Sahroni.

Mendengar pertanyaan itu, Sahroni pun menjawab tidak mengetahuinya. Padahal kata Hakim, sembako yang disebarkan oleh organisasi sayap Partai Nasdem, yakni Garnita Malahayati terdapat atribut Nasdem.

"Atribut Partai Nasdem itu melekat semua pak. Ini telur, yang sembako, ada nggak? Itu pertanyaan saya kemarin kan berdasarkan keterangan Joice, sembako itu disebarkan ke 34 provinsi, 200 kotak, tau saudara?" tanya Hakim Ketua Rianto.

Sahroni pun menjelaskan bahwa, setiap kegiatan organisasi sayap partai, tidak selalu perintah dari Partai Nasdem. Bahkan kata Sahroni, Ketua Umum (Ketum) Nasdem, Surya Paloh tidak pernah menyampaikan perintah untuk membagikan sembako, telor, hingga sapi kurban, baik perintah secara lisan maupun tertulis.

"Tidak selalu ketua umum memerintahkan secara lisan atau tulisan kepada sayap partai untuk melakukan hal tersebut. Itu adalah tanggung jawabnya ketua umum sayap partai tersebut," terang Sahroni.

Hakim menjelaskan, bahwa kegiatan Garnita Malahayati Nasdem juga untuk kepentingan Nasdem. Sehingga, seharusnya pengurus Nasdem mengetahuinya.

"Itu kan kepentingan partai Pak. Masa pengurus tidak tahu? Kalau memang ada kejanggalan, partai mengatakan stop, nggak ada gerakan seperti itu, kami tidak ada memerintahkan saudara seperti itu. Saudara tahu tapi saudara diam, atau pengurus diam berarti menyetujui kegiatan itu. Itu maksud saya," tutur Hakim Ketua Rianto.

Sahroni memastikan, ketika ada kegiatan kebaikan yang berasal dari uang pribadi, pihaknya bangga. Akan tetapi, jika sumber uangnya tidak jelas atau berasal dari fasilitas negara, dirinya memastikan melarangnya.

"Apakah saudara tau bahwa sumber dana untuk pembagian sembako itu dari mana? Sama, modusnya sama. Melapor ke Pak Menteri, Pak Menteri koordinasi dengan Kasdi Subagyono sebagai Sekjen, Kasdi Subagyono mengatakan ada dirjen-dirjen yang lain yang membidangi itu. Itulah sumber dananya, sampai berhasil itu. Tidak tahu ya saudara ya, 200 kotak loh itu," jelas Hakim Ketua Rianto yang kembali dijawab tidak tau oleh saksi Sahroni.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya