Berita

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni/RMOL

Hukum

Ada Uang Rp800 Juta Ngalir ke Nasdem, Hakim Heran Ahmad Sahroni Tidak Tahu

RABU, 05 JUNI 2024 | 14:05 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Majelis Hakim mengaku heran Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni selalu menjawab tidak tahu terkait adanya dana yang masuk ke Partai Nasdem yang berasal dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kegiatan partai yang dipimpin Surya Paloh itu.

Keheranan itu disampaikan Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh saat mendalami keterangan Sahroni sebagai saksi di luar berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (5/6).

Awalnya, Hakim Ketua Rianto menanyakan pengetahuan saksi Sahroni soal adanya anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp1 miliar untuk kegiatan pendaftaran Bacaleg dari Partai Nasdem ke KPU RI. Di mana, ketua panitia kegiatan tersebut adalah SYL.


"Tidak tau Yang Mulia," kata Sahroni.

Padahal kata Hakim Ketua, berdasarkan keterangan saksi sebelumnya, yakni Joice Triatman selaku Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP Partai Nasdem dan juga Stafsus Mentan SYL saat itu mengaku ada arahan dari SYL untuk berkoordinasi dengan terdakwa Kasdi Subagyono selaku mantan Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan).

"Sehingga itu Pak Menteri kemarin berdasarkan keterangan Joice, begitu dia (Joice) melapor, (kata SYL) langsung koordinasi dengan Sekjen Kasdi Subagyono, tahu ndak saudara itu?" tanya Hakim Ketua Rianto.

Sahroni pun kembali menjawab tidak tau terkait hal tersebut. Padahal kata Hakim Ketua Rianto, di situ terjadi tawar menawar untuk anggaran kegiatan Partai Nasdem.

"Jadi saudara tidak tahu ya. Kemudian Kasdi Subagyono akhirnya disepakati Rp850 juta uang itu. Tahu tidak saudara bahwa uang Rp850 juta untuk kegiatan pendaftaran pencalonan Bacaleg ini dari Kementerian Pertanian," tanya Hakim Ketua Rianto dan dijawab tidak tau oleh Sahroni.

Bahkan, Sahroni juga mengaku tidak mengetahui jika ada uang Rp850 juta yang mengalir ke staf Sahroni yang diserahkan di Nasdem Tower.

"Tiga kali datang. Uang ini besar loh pak. Dia staf saudara iya kan? Masa dia nggak melapor ke saudara, 'Pak kami menerima sumbangan sekian'," kata Hakim Ketua Rianto.

"Siap Yang Mulia, izin jelaskan. Biasanya secara non teknis, yang kecil-kecil Yang Mulia, dia tidak lapor karena sudah ada kepanitian itu Yang Mulia. Jadi sifatnya kalau yang bendahara umum, saya sebagai selaku bendahara umum Yang Mulia, itu yang besar-besar Yang Mulia, Kalau yang kecil-kecil non teknis nggak Yang Mulia," jawab Sahroni.

"Ini masalahnya diserahkan di Nasdem Tower uang ini. Itu kan kantor DPP Nasdem di situ kan. Masuk ke situ 3 kali. Tapi memang yang diserahkan Rp850 juta tapi yang masuk ke Nasdem Tower itu Rp800 juta. Sudah diakui oleh yang penerima dan yang menyerahkan itu. Dan diakui juga oleh Joice bahwa Rp50 juta dia pakai untuk kegiatan yang lain. Tahu nggak saudara?" tanya Hakim dan dijawab tidak tau oleh Sahroni.

Hakim lantas merasa heran ada uang sebesar Rp800 juta masuk ke Partai Nasdem. Menurut Hakim, Sahroni harusnya tau ketika ada uang sebesar itu masuk ke Partai Nasdem.

"Saudara tidak tau sama sekali ada uang masuk ke Partai Nasdem sebanyak itu ya?" tanya Hakim Ketua Rianto.

"Kalau yang terimaan resmi ke rekening, saya tau Yang Mulia. Tapi karena ini tidak masuk ke dalam rekening partai, jadi saya tidak terlalu dilaporkan Yang Mulia tidak tahu," jawab Sahroni.

"Sekecil apapun, namanya sumbangan itu apalagi masuk ke partai, harus tercatat, supaya apa, tidak menimbulkan fitnah kan gitu. Apalagi ini masuk Rp800 juta loh, masa saudara tidak tahu sebagai bendahara umum? Ini sudah diterima, dan apakah saudara tahu uang Rp800 juta untuk kegiatan bacaleg ini mengalirnya, dipakai, digunakan, tau tidak?" tanya Hakim Ketua Rianto dan kembali dijawab tidak tau oleh Sahroni.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya