Perdana Menteri Slovenia, Robert Golob/Net
Setelah melewati proses pemungutan suara, Parlemen Slovenia akhirnya sepakat untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada Selasa (4/6).
Pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Robert Golob mengajukan rancangan undang-undang pengakuan Palestina ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan akhir, yang diperlukan agar keputusan tersebut dapat diterapkan.
Mengutip
Associated Press, sebanyak 52 anggota parlemen Slovenia mendukung RUU tersebut, tidak ada satupun yang menolak.
Koalisi berkuasa yang dipimpin oleh PM Golob memegang mayoritas di majelis Slovenia dan pemungutan suara tersebut diperkirakan hanya sekedar formalitas.
Sejak Februari tahun ini, Golob memang telah mengumumkan niat negaranya untuk mengakui Palestina, tetapi baru bisa terealisasi baru-baru ini.
"Pada saat itu, penilaiannya adalah waktunya belum tepat. Kami memperingatkan bahwa kami, Eropa, memiliki kewajiban untuk bertindak," ungkapnya dalam sebuah pernyataan.
Golob juga menyinggung kemerdekaan Slovenia dari bekas Yugoslavia pada tahun 1991 dalam pidatonya di parlemen.
“Kami, orang Slovenia, telah memimpikan hak ini selama 1.000 tahun. Kami mendapatkannya 33 tahun lalu. Sayangnya, bangsa Palestina belum mendapatkan hak tersebut," kata dia.
Golob mengatakan, Slovenia pertama kali memulai proses pengakuan pada awal Mei, namun pihaknya menunggu sampai situasi perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung di Gaza membaik.
Kendati demikian, melihat kondisi yang semakin memburuk karena invasi Israel di Rafah, akhirnya Golob mempercepat proses tersebut.
Partai oposisi utama Slovenia, Partai Demokrat Slovenia, menentang pengakuan tersebut. Partai sayap kanan telah menuntut referendum mengenai masalah yang akan menunda pemungutan suara tersebut, tetapi kemudian membatalkannya.
Keputusan Slovenia diambil beberapa hari setelah Spanyol, Norwegia dan Irlandia mengakui negara Palestina, yang dikutuk oleh Israel.
Sebelumnya hanya tujuh anggota dari 27 negara Uni Eropa yang secara resmi mengakui negara Palestina.
Lima di antaranya adalah negara-negara bekas blok Timur yang mengumumkan pengakuannya pada tahun 1988, seperti halnya Siprus, sebelum bergabung dengan UE. Pengakuan Swedia datang pada tahun 2014.
