Berita

CEO SpaceX, Elon Musk/Net

Politik

Kejagung Diminta Periksa Pejabat "Tour Guide" Elon Musk

RABU, 05 JUNI 2024 | 08:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kejaksaan Agung diminta segera memeriksa para pejabat Indonesia yang menjadi "tour guide" CEO SpaceX, Elon Musk, saat berkunjung ke Bali, beberapa waktu lalu.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, mengatakan, sejak awal dia sangat kecewa melihat para pejabat Indonesia dengan senangnya membawa Starlink ke Indonesia, seolah-olah prestasi.

"Sebab mekanisme perlindungan data dalam negeri saja belum diurus dengan becus, malah membawa produk di luar yurisdiksi Indonesia. Sama saja pejabat-pejabat itu menyediakan big data untuk diambil gratis oleh Elon Musk," kata Kang Tamil, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/6).


Akademisi Universitas Dian Nusantara itu meyakini, Starlink akan mengambil big data seluruh masyarakat, dan lebih dari itu, akses internet merupakan tatanan ketahanan negara, sebab semua komunikasi, termasuk rahasia negara, semua melalui jalur internet. Artinya, cepat atau lambat Elon Musk akan tahu rahasia Indonesia.

"Saya mendorong agar Kejaksaan bisa segera memeriksa para pejabat yang menjadi tour guide Elon Musk kemarin, karena saya yakin, tidak ada makan siang gratis," tegas Kang Tamil.

Menurutnya, Starlink juga tidak boleh menjadi anak emas. Seluruh perizinan dan mekanisme yang harus dimiliki perusahaan internet lainnya, juga harus dimiliki Starlink.

"Dan yang jadi pertanyaan, apa keuntungan Indonesia secara konkret sebagai negara yang menyediakan market terbesar ke-4 di dunia kepada Elon Musk? Maka, sekali lagi, periksa pejabat-pejabat itu, sebab tidak ada makan siang gratis," tandasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya