Berita

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi/Ist

Politik

DPR Urai Benang Merah Mahalnya Biaya Pendidikan

RABU, 05 JUNI 2024 | 05:11 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Penyelenggara Dikdasmen dan Dikti di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).

Agenda ini diselenggarakan untuk menggali akar masalah yang menyebabkan biaya pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini melonjak fantastis.

Secara tegas, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi berharap bisa turut memperoleh wawasan untuk menilai seberapa efektif anggaran pendidikan yang disalurkan oleh negara untuk menutupi biaya pendidikan di seluruh tingkat pendidikan.


“Kita (Panja Pembiayaan Pendidikan) ingin tahu apa yang membuat pendidikan cukup mahal. Kami harus menghasilkan rekomendasi yang solutif. Jadi, kami harus mengetahui sebetulnya seberapa besar ‘cost’ pendidikan itu  dan mana yang seharusnya jadi prioritas?” ungkap Dede membuka agenda tersebut.

Perlu diketahui, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan tahun 2024 sebesar Rp665,02 triliun. Angka ini dinilai naik sebesar 7 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu.

Kendati demikian, kenaikan angka ini tidak selaras dengan beban biaya pendidikan terkini sekaligus peruntukan alokasi anggaran pendidikan dinilai tidak efektif untuk menutupi beban biaya tersebut.

Sementara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar Rp98,9 triliun, setara 15 persen dari anggaran pendidikan.

Sedangkan, sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk kebutuhan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp346,5 triliun, setara 52 persen anggaran pendidikan.

Mengetahui hal tersebut, politikus Fraksi Partai Demokrat itu mempertanyakan seberapa efektif TKD berkontribusi mengurangi beban biaya pendidikan di Indonesia.

Sebab itu, dia berharap masukan dan aspirasi dari organisasi masyarakat bisa membantu Komisi X DPR RI untuk mengupas tuntas akar masalah dari pembiayaan pendidikan di Indonesia.

“Kami harus tahu dimana sih 'beban biaya’ terbesar bidang pendidikan. Sehingga, kami pun mendapatkan ‘insight’ yang mana seharusnya negara berperan menyelesaikan masalah (biaya pendidikan) ini dan di mana peran masyarakat bisa berkontribusi untuk membantu (menyelesaikan) masalah (biaya pendidikan),” pungkasnya.

Sebagai informasi, agenda tersebut menghadirkan sejumlah Penyelenggara Dikdasmen dan Dikti yang berasal dari organisasi masyarakat sektor pendidikan. Di antaranya PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, PB Al Washliyah.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya