Berita

Presiden Joko Widodo saat berpidato di acara Rakernas APEKSI, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6)/Repro

Politik

Janjikan Kompensasi, Jokowi Tawarkan Penggunaan Trem ke Para Walikota Anggota Apeksi

SELASA, 04 JUNI 2024 | 20:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengembangan transportasi publik ditawarkan Presiden Joko Widodo kepada walikota-walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Bahkan, dia berjanji bakal memberikan kompensasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ada barang baru yang namanya ART, autonomus rapid transit. Tidak pakai rel tapi pakai magnet. Bisa 3 gerbong, 2 gerbong, atau 1 gerbong," ujar Jokowi dalam pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).

Dia menjelaskan, biaya pengadaan ART lebih murah ketimbang transportasi publik kekinian yang dibangun di Jakarta, seperti Mass Rapid Transit (MRT) atau bahkan Light Rail Transit (LRT).


"Waktu MRT dibangun pertama itu per kilometer yang bawah tanah 1,1 triliun rupiah per kilometer. Sekarang sudah 2,3 triliun per kilometer. Tolong tunjuk jari, kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya (Anggaran Pendapatan Daerahnya), satu kilometer Rp 2,3 triliun," kata Jokowi.

"Kalau LRT yang kita bangun di Jakarta, kita bangun sendiri, dengan gerbong yang kita buat di INKA itu kurang lebih Rp 600 miliar per kilometer. Siapa yang sanggup? Ada kota yang APBD-nya sanggup? Tunjuk jari, saya beri sepeda. Enggak ada," sambungnya sembari berkelakar.

Karena itu, Presiden ketujuh RI itu menawarkan kepada walikota-walikota yang hadir untuk mengadakan transportasi Trem yang dikenal di China sebagai ART. Bahkan, dia menjamin ada bantuan dari pemerintah pusat apabila ada yang mau merealisasikannya.

Sebab menurutnya, banyak kota di Indonesia kini sudah semakin macet. Dia bahkan menyebutkan Kota Balikpapan, Surabaya, Bandung, hingga kota yang dipimpin menantunya Bobby Nasution yakni Medan.

"Nah, ini (ART) jauh lebih murah. Nanti kalau ada yang APBD nya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa fifty-fifty, APBD 50 APBN 50 misalnya. Karena kalau tidak, 10-20 tahun mendatang semua kota akan macet," tuturnya.

"Enggak percaya, kita lihat nanti, kalau kota-kota enggak siap dan menyiapkan diri mengenai transportasi massalnya," tambah Jokowi menutup.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya