Berita

Presiden Joko Widodo saat berpidato di acara Rakernas APEKSI, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6)/Repro

Politik

Janjikan Kompensasi, Jokowi Tawarkan Penggunaan Trem ke Para Walikota Anggota Apeksi

SELASA, 04 JUNI 2024 | 20:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengembangan transportasi publik ditawarkan Presiden Joko Widodo kepada walikota-walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Bahkan, dia berjanji bakal memberikan kompensasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ada barang baru yang namanya ART, autonomus rapid transit. Tidak pakai rel tapi pakai magnet. Bisa 3 gerbong, 2 gerbong, atau 1 gerbong," ujar Jokowi dalam pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).

Dia menjelaskan, biaya pengadaan ART lebih murah ketimbang transportasi publik kekinian yang dibangun di Jakarta, seperti Mass Rapid Transit (MRT) atau bahkan Light Rail Transit (LRT).


"Waktu MRT dibangun pertama itu per kilometer yang bawah tanah 1,1 triliun rupiah per kilometer. Sekarang sudah 2,3 triliun per kilometer. Tolong tunjuk jari, kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya (Anggaran Pendapatan Daerahnya), satu kilometer Rp 2,3 triliun," kata Jokowi.

"Kalau LRT yang kita bangun di Jakarta, kita bangun sendiri, dengan gerbong yang kita buat di INKA itu kurang lebih Rp 600 miliar per kilometer. Siapa yang sanggup? Ada kota yang APBD-nya sanggup? Tunjuk jari, saya beri sepeda. Enggak ada," sambungnya sembari berkelakar.

Karena itu, Presiden ketujuh RI itu menawarkan kepada walikota-walikota yang hadir untuk mengadakan transportasi Trem yang dikenal di China sebagai ART. Bahkan, dia menjamin ada bantuan dari pemerintah pusat apabila ada yang mau merealisasikannya.

Sebab menurutnya, banyak kota di Indonesia kini sudah semakin macet. Dia bahkan menyebutkan Kota Balikpapan, Surabaya, Bandung, hingga kota yang dipimpin menantunya Bobby Nasution yakni Medan.

"Nah, ini (ART) jauh lebih murah. Nanti kalau ada yang APBD nya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa fifty-fifty, APBD 50 APBN 50 misalnya. Karena kalau tidak, 10-20 tahun mendatang semua kota akan macet," tuturnya.

"Enggak percaya, kita lihat nanti, kalau kota-kota enggak siap dan menyiapkan diri mengenai transportasi massalnya," tambah Jokowi menutup.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya