Berita

Presiden Joko Widodo saat berpidato di acara Rakernas APEKSI, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6)/Repro

Politik

Janjikan Kompensasi, Jokowi Tawarkan Penggunaan Trem ke Para Walikota Anggota Apeksi

SELASA, 04 JUNI 2024 | 20:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengembangan transportasi publik ditawarkan Presiden Joko Widodo kepada walikota-walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Bahkan, dia berjanji bakal memberikan kompensasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ada barang baru yang namanya ART, autonomus rapid transit. Tidak pakai rel tapi pakai magnet. Bisa 3 gerbong, 2 gerbong, atau 1 gerbong," ujar Jokowi dalam pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).

Dia menjelaskan, biaya pengadaan ART lebih murah ketimbang transportasi publik kekinian yang dibangun di Jakarta, seperti Mass Rapid Transit (MRT) atau bahkan Light Rail Transit (LRT).


"Waktu MRT dibangun pertama itu per kilometer yang bawah tanah 1,1 triliun rupiah per kilometer. Sekarang sudah 2,3 triliun per kilometer. Tolong tunjuk jari, kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya (Anggaran Pendapatan Daerahnya), satu kilometer Rp 2,3 triliun," kata Jokowi.

"Kalau LRT yang kita bangun di Jakarta, kita bangun sendiri, dengan gerbong yang kita buat di INKA itu kurang lebih Rp 600 miliar per kilometer. Siapa yang sanggup? Ada kota yang APBD-nya sanggup? Tunjuk jari, saya beri sepeda. Enggak ada," sambungnya sembari berkelakar.

Karena itu, Presiden ketujuh RI itu menawarkan kepada walikota-walikota yang hadir untuk mengadakan transportasi Trem yang dikenal di China sebagai ART. Bahkan, dia menjamin ada bantuan dari pemerintah pusat apabila ada yang mau merealisasikannya.

Sebab menurutnya, banyak kota di Indonesia kini sudah semakin macet. Dia bahkan menyebutkan Kota Balikpapan, Surabaya, Bandung, hingga kota yang dipimpin menantunya Bobby Nasution yakni Medan.

"Nah, ini (ART) jauh lebih murah. Nanti kalau ada yang APBD nya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa fifty-fifty, APBD 50 APBN 50 misalnya. Karena kalau tidak, 10-20 tahun mendatang semua kota akan macet," tuturnya.

"Enggak percaya, kita lihat nanti, kalau kota-kota enggak siap dan menyiapkan diri mengenai transportasi massalnya," tambah Jokowi menutup.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

UPDATE

AKBP Didik Konsumsi Serbuk Haram sejak 2019

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:10

Anggaran Pendidikan Bisa Dioptimalkan Tanpa Direcoki MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:08

THR di Jakarta Harus Cair Paling Lambat Dua Pekan sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:25

Ibnu Muljam, Pembunuh Ali yang Hafal Al-Qur'an

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:11

PDIP Sesalkan MBG Sedot Dana Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:01

Ubunubunomologi

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:34

MBG Sah Pakai Anggaran Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:11

Golkar Dukung Impor 105 Ribu Mobil India Ditunda

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:00

Arief Poyuono: Megawati Dukung Program MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:25

Aksi Anarkis Mahasiswa di Polda DIY Ancam Demokrasi

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:23

Selengkapnya