Berita

Presiden Joko Widodo saat berpidato di acara Rakernas APEKSI, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6)/Repro

Politik

Janjikan Kompensasi, Jokowi Tawarkan Penggunaan Trem ke Para Walikota Anggota Apeksi

SELASA, 04 JUNI 2024 | 20:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengembangan transportasi publik ditawarkan Presiden Joko Widodo kepada walikota-walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Bahkan, dia berjanji bakal memberikan kompensasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ada barang baru yang namanya ART, autonomus rapid transit. Tidak pakai rel tapi pakai magnet. Bisa 3 gerbong, 2 gerbong, atau 1 gerbong," ujar Jokowi dalam pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).

Dia menjelaskan, biaya pengadaan ART lebih murah ketimbang transportasi publik kekinian yang dibangun di Jakarta, seperti Mass Rapid Transit (MRT) atau bahkan Light Rail Transit (LRT).

"Waktu MRT dibangun pertama itu per kilometer yang bawah tanah 1,1 triliun rupiah per kilometer. Sekarang sudah 2,3 triliun per kilometer. Tolong tunjuk jari, kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya (Anggaran Pendapatan Daerahnya), satu kilometer Rp 2,3 triliun," kata Jokowi.

"Kalau LRT yang kita bangun di Jakarta, kita bangun sendiri, dengan gerbong yang kita buat di INKA itu kurang lebih Rp 600 miliar per kilometer. Siapa yang sanggup? Ada kota yang APBD-nya sanggup? Tunjuk jari, saya beri sepeda. Enggak ada," sambungnya sembari berkelakar.

Karena itu, Presiden ketujuh RI itu menawarkan kepada walikota-walikota yang hadir untuk mengadakan transportasi Trem yang dikenal di China sebagai ART. Bahkan, dia menjamin ada bantuan dari pemerintah pusat apabila ada yang mau merealisasikannya.

Sebab menurutnya, banyak kota di Indonesia kini sudah semakin macet. Dia bahkan menyebutkan Kota Balikpapan, Surabaya, Bandung, hingga kota yang dipimpin menantunya Bobby Nasution yakni Medan.

"Nah, ini (ART) jauh lebih murah. Nanti kalau ada yang APBD nya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa fifty-fifty, APBD 50 APBN 50 misalnya. Karena kalau tidak, 10-20 tahun mendatang semua kota akan macet," tuturnya.

"Enggak percaya, kita lihat nanti, kalau kota-kota enggak siap dan menyiapkan diri mengenai transportasi massalnya," tambah Jokowi menutup.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya