Berita

Presiden Joko Widodo saat berpidato di acara Rakernas APEKSI, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6)/Repro

Politik

Janjikan Kompensasi, Jokowi Tawarkan Penggunaan Trem ke Para Walikota Anggota Apeksi

SELASA, 04 JUNI 2024 | 20:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengembangan transportasi publik ditawarkan Presiden Joko Widodo kepada walikota-walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Bahkan, dia berjanji bakal memberikan kompensasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ada barang baru yang namanya ART, autonomus rapid transit. Tidak pakai rel tapi pakai magnet. Bisa 3 gerbong, 2 gerbong, atau 1 gerbong," ujar Jokowi dalam pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).

Dia menjelaskan, biaya pengadaan ART lebih murah ketimbang transportasi publik kekinian yang dibangun di Jakarta, seperti Mass Rapid Transit (MRT) atau bahkan Light Rail Transit (LRT).


"Waktu MRT dibangun pertama itu per kilometer yang bawah tanah 1,1 triliun rupiah per kilometer. Sekarang sudah 2,3 triliun per kilometer. Tolong tunjuk jari, kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya (Anggaran Pendapatan Daerahnya), satu kilometer Rp 2,3 triliun," kata Jokowi.

"Kalau LRT yang kita bangun di Jakarta, kita bangun sendiri, dengan gerbong yang kita buat di INKA itu kurang lebih Rp 600 miliar per kilometer. Siapa yang sanggup? Ada kota yang APBD-nya sanggup? Tunjuk jari, saya beri sepeda. Enggak ada," sambungnya sembari berkelakar.

Karena itu, Presiden ketujuh RI itu menawarkan kepada walikota-walikota yang hadir untuk mengadakan transportasi Trem yang dikenal di China sebagai ART. Bahkan, dia menjamin ada bantuan dari pemerintah pusat apabila ada yang mau merealisasikannya.

Sebab menurutnya, banyak kota di Indonesia kini sudah semakin macet. Dia bahkan menyebutkan Kota Balikpapan, Surabaya, Bandung, hingga kota yang dipimpin menantunya Bobby Nasution yakni Medan.

"Nah, ini (ART) jauh lebih murah. Nanti kalau ada yang APBD nya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa fifty-fifty, APBD 50 APBN 50 misalnya. Karena kalau tidak, 10-20 tahun mendatang semua kota akan macet," tuturnya.

"Enggak percaya, kita lihat nanti, kalau kota-kota enggak siap dan menyiapkan diri mengenai transportasi massalnya," tambah Jokowi menutup.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya